Masyarakat Sebut Pemerintah Belum Pernah Sosialisasi Tapal Batas

berbagi di:
img-20190608-wa0049

 

 

Frengky Keban
Persoalan tapal batas Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Kabupaten Sumba Barat di Nusa Tenggara Timur belum juga usai. Persoalan batas ini yang melibatkan Desa Karang Indah-Kodi Blaghar menuai kritik dari masyarakat karena selama ini belum ada sosialisasi dari pemerintah provinsi maupun kabupayen.

Kritik ini disampaikan dalam deklarasi penolakan masyarakat untuk bergabung ke Sumba Barat, Sabtu (8/6) siang di Dusun Hamatilondong-Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Blaghar. Penolakan ini merupakan imbas dari keputusan Pemerintah Provinsi yang memasukkan Desa Karang Indah ke Sumba Barat, padahal selama ini pengurusan administrasi desa Karang Indah dilakukan di wilayah Kabupaten SBD.

Koordinator Aksi Deklarasi Penolakan, Dominggus Dengi Wungo mengatakan sejauh ini hanya ada pembicaraan di tingkat pemerintah saja.

“Seharusnya ada pertemuan masyarakat dengan pemerintah soal tapal batas ini. Kami juga merindukan bertemu pemerintah supaya kami bisa menyampaikan aspirasi kami. Kami melakukan penolakan semacam ini juga karena kami punya alasan kuat dan membuat kami bertahan sampai titik darah penghabisan untuk tetap berada di daerah Sumba Barat Daya,”katanya.

Kerinduan untuk bertemu pemerintah pun sudah ia sampaikan kepada Bupati SBD Markus Dairo Talu saat bertemu sehari sebelum deklarasi bersama 5 orang rekannya.

Ia berharap pertemuan dengan agenda penetapan peta tapal batas antara Kabupaten SBD dan Sumba Barat yang direncanakan berlangsung tanggal 10 Juni mendatang di Labuan Bajo bisa ditangguhkan. Hal ini  penting untuk menjaga situasi dan kondisi wilayah tersebut.

Tokoh masyarakat Karang Indah, Melkianus Loha Rangga menyampaikan hal senada. Menurut Melkianus, persoalan tapal batas adalah persoalan yang sangat sensitif karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi rata-rata masyarakat di desa Karang Indah bermata pencaharian bertani.

 

Trauma masa lalu

“Tanah itu segalanya bagi kami. Pengalaman masa lalu dengan Gaura jangan dianggap sepele. Kami hidup sudah aman di bawah naungan Sumba Barat Daya. Jangan kemudian membuat suasana semakin ruyam dengan alasan apapun. Kami adalah bagian dari Sumba Barat Daya dan selama tetap di Sumba Barat Daya,” katanya lagi.

Seperti yang disaksikan VN dalam acara deklarasi penolakan tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa poin penting yakni:

  1. Masyarakat Karang Indah akan membela dan mempertahankan tanah Karang Indah sampai titik darah penghabisan
  2. Masyarakat Karang Indah menolak untuk bergabung ke Sumba Barat dan tetap di Kabupaten Sumba Barat Daya.
  3. Masyarakat Karang Indah akan melakukan upaya hukum dengan cara melakukan yudicial review terhadap UU Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Peta Perbatasan Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. (bev/ol)