Melindungi Kritik Menghukum Pemfitnah

berbagi di:
undang-undang-ite-650x440-5c01242daeebe1521c308734

Budaya mengkritik, memberikan masukan kepada pemerintah harus ditumbuhkan sekaligus dilindungi. Seiring dengan itu, masyarakat perlu mendapat edukasi penyampaian kritik dan membedakannya dengan caci maki agar tercipta demokrasi yang sehat.

 

 

Melapor ke polisi karena merasa nama baik dicemarkan semakin menjadi kebiasaan di masyarakat. Terlebih ketika langkah tersebut mendapatkan landasan yang kuat dengan terbitnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lahirnya UU ITE pada 2008 di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pun bukan tanpa pemicu. Perkembangan media sosial memberikan saluran alternatif menyampaikan pendapat, komplain atas layanan, hingga sekadar keluh kesah.

Ketiadaan filter dan pedoman etika dalam penggunaan media sosial membuat penyampaian pendapat dan informasi tidak terkendali. Caci maki, fitnah, dan hoaks berseliweran. UU ITE lantas dibuat sebagai rambu agar pengguna media sosial tidak seenak perut menyampaikan pendapat dan meneruskan informasi.

Di sisi lain, harus diakui medsos merupakan saluran yang cukup efektif untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keluhan. Apalagi, ketika aduan ke saluran-saluran resmi membentur tembok.

Itu sebabnya UU ITE sering dianggap instrumen pembungkam kritik dan membunuh kebebasan berpendapat. Kontroversi pun terus mengiringi UU ITE karena keberadaan pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Revisi pada era Presiden Joko Widodo belum bisa menyudahinya.

Kini, kontroversi kembali menghangat. Undangan Presiden agar masyarakat aktif mengritik pemerintah dibalas dengan sindiran. Sampai-sampai mantan Wapres Jusuf Kalla pun bertanya, bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa berurusan dengan polisi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas merespons dengan rencana menerbitkan telegram pedoman aduan pelanggaran UU ITE. Pelapor harus merupakan korban secara langsung. Kapolri juga berjanji bahwa kepolisian akan lebih selektif memproses pengaduan pelanggaran UU ITE.

Namun, solusi itu bersifat jangka pendek. Revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE tetap dibutuhkan sebagai solusi jangka panjang. Ketika hendak merevisi UU ITE, satu hal yang menjadi pegangan, jangan sampai penyampai kritik bisa ikut terjerat. Bagaimanapun roda pemerintahan memerlukan kritik dan masukan agar tidak menyimpang.

Demikian pula dengan layanan publik dan layanan konsumen. Undang-undang semestinya membedakan antara kritik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan fi tnah. Saat orang menyerang pribadi, baik secara fi sik maupun mental, barulah bisa disebut menghina. Bila yang diserang ialah layanan, kinerja, atau perbuatan, tunggu dulu.

Perlu pula ada aturan ketika pejabat publik, instansi pemerintah, dan perusahaan penyedia layanan konsumen mendapat serangan, mereka wajib memberikan klarifi kasi terlebih dahulu. Jika serangan berlanjut dan dianggap tidak sesuai fakta, baru bisa diadukan ke polisi.

Budaya mengkritik, memberikan masukan, khususnya kepada pemerintah, harus ditumbuhkan sekaligus dilindungi. Seiring dengan itu, masyarakat perlu mendapat edukasi penyampaian kritik dan membedakannya dengan caci maki agar tercipta demokrasi yang sehat.