Menangkal Racun Pemilu

berbagi di:
logistik pemilu

Sebagaimana kerja early warning system, deteksi itu memberikan kita waktu bersiap untuk mengatasi isu-isu yang membahayakan jernihnya demokrasi, termasuk aspek SARA dan politik uang.

 
PEMILU bukan hanya pesta, melainkan juga ujian demokrasi. Dua sisi itu sama sekali bukan baru karena memang begitulah pemilu sebagai bagian dari politik.

Bahkan ada yang menyebut pemilu sebagai muara politik. Ketika politik dikatakan sebagai seni meraih kekuasaan, pada pemilu itulah seni yang terbaik dan terburuk bisa kita lihat. Ketika keculasan lebih besar daripada kontestasi bersih, di situlah demokrasi menghadapi ujian terberatnya.

Di era modern ini, potensi pelanggaran pemilu tak hanya harus diwaspadai, tapi juga harus bisa dipetakan. Tugas itu bukan menjadi beban para pihak yang berkontestasi, melainkan lebih kepada tugas negara, sebab hal itu menjadi satu langkah konkret dalam menghadang racun-racun pesta demokrasi tadi.

Ini pula yang dihadapi Indonesia, terlebih menuju Pemilu 2019 yang merupakan sejarah baru. Tahun depan pencoblosan surat suara akan dilakukan secara bersamaan, baik untuk presiden/wakil presiden maupun DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Dalam menghadapi potensi pelanggaran di pemilu serentak itulah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Indeks itu menganalisis kerawanan dalam empat dimensi, yakni sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi.

Hasilnya jauh dari optimisme demokrasi karena tidak ada satu pun kabupaten/kota yang berada dalam indeks kerawanan rendah. Hampir semua kabupaten/kota berada dalam indeks kerawanan sedang. Dua kabupaten yang berada dalam kerawanan tinggi ialah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Sementara itu, provinsi dengan tingkat kerawanan di atas rata-rata nasional ialah Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatra Barat, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Bawaslu menjelaskan hal-hal yang membentuk kerawanan itu antara lain mencuatnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ataupun ujaran kebencian. Isu lainnya yang membentuk kerawanan pemilu ialah aspek politik uang.

Berdasarkan fakta-fakta itu, IKP 2019 ibarat deteksi dini akan tsunami pelanggaran pemilu yang harus kita hadapi. Sebagaimana kerja early warning system, deteksi itu memberikan kita waktu bersiap untuk mengatasi isu-isu yang membahayakan jernihnya demokrasi, termasuk aspek SARA dan politik uang.

Tentu saja menjadi tugas negara dan lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu untuk tegas menindak segala penyelewengan. Namun, jelas pula perlawanan keculasan menjadi tugas setiap warga negara sebab inilah pertaruhan masa depan bersama.