Editorial: Mencegah Perilaku Bom Ikan

berbagi di:
Nelayan yang ditangkap PSDKP Kupang. Foto: PSDKP

Butuh gerakan bersama, pemerintah, TNI, Polri, dan stakeholders terkait lainnya, termasuk masyarakat untuk mencegah dan mengatasi aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

 
Penangkapan ikan dengan menggunakan bom masih terus terjadi di daerah ini. Kasus penangkapan tujuh nelayan asal Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka oleh tim gabungan di daerah konservasi terumbu karang, Kamis (9/1), menunjukkan wilayah kita belum aman dari perilaku penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan.

Kabupaten Sikka menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap pemboman ikan oleh nelayan-nelayan tradisional yang mendiami gugus pulau di Teluk Maumere . Dampak dari perilaku destruktif ini telah merusak biota laut dalam jangka panjang. Yang paling berbahaya adalah rusaknya terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan-ikan.

Penggunaan bom ikan, baik dalam jangka waktu yang tidak menentu maupun secara masif, pasti berdampak buruk bagi ekosistem laut terutama terumbu karang, serta berbagai jenis spesies laut lainnya.

Terhadap terumbu karang yang rusak, tentu membutuhkan waktu tidak hanya satu atau dua dekade untuk dipulihkan, tapi bahkan mencapai ratusan tahun. Betapa ironisnya, jika perilaku sesaat itu harus melahirkan penderitaan hingga ratusan tahun. Dan itu harus ditanggung oleh anak cucu kita kelak.

Seharusnya, wilayah perairan Maumere dan sekitarnya di Kabupaten Sikka lebih steril dari perilaku penangkapan ikan dengan menggunakan bom.

Wilayah ini pernah mendapat sentuhan Program Coremap (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), sebuah program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia untuk pemulihan terumbu karang. Di Indonesia hanya beberapa saja wilayah yang disasar program ini.

Program yang berlangsung dua tahap untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dan nelayan itu, seharusnya lebih memberikan penyadaran terhadap nelayan akan pentingnya terumbu karang bagi keberlangsungan ekosisitem di laut. Tapi, hasil yang kita dapatkan hari ini pun seperti membuang garam di laut.

Kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tidak hanya terjadi di Maumere, Kabupaten Sikka. Kasus serupa terjadi hampir di semua wilayah perairan di NTT.

Sebagai provinsi kepulauan dengan luas lautan ± 200.000 km2 dibanding luas daratan yang hanya 48.718,10 km2 atau 2,49%, seharusnya menjadi potensi yang teramat berharga bagi masyarakat dan daerah ini.

Sayangnya, laut dengan potensi yang begitu banyak cenderung dirusak, baik oleh nelayan NTT maupun dari luar NTT. Meski sudah banyak nelayan yang dipenjara, kasus ini sepertinya terus beranak pinak.

Dengan wilayah laut yang sangat luas, rasanya tidak mungkin kita mengharapkan aparat keamanan dan pemerintah saja yang mencegah dan memberantas aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

Apalagi dengan dukungan armada yang sangat terbatas yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, rasanya tidak mungkin mereka sendirian mampu mencegah dan mengatasinya.

Butuh gerakan bersama, pemerintah, TNI, Polri, dan stakeholders terkait lainnya, termasuk masyarakat untuk mencegah dan mengatasi aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.