Menghukum Mati Mantan Menteri

berbagi di:
hukuman-mati-ilustrasi-_150120112337-471

 

 

BILA orang Indonesia membenci segala sesuatu berbau Tiongkok, tidak demikian halnya dengan hukuman mati untuk koruptor. Orang Indonesia kiranya menyukai bila Indonesia meniru Tiongkok menghukum mati koruptor.

Saking kepinginnya Indonesia menghukum mati koruptor serupa Tiongkok, seorang warganet mengunggah video yang katanya prosesi hukuman mati koruptor di Tiongkok. Video itu ternyata film dokumenter hukuman mati perempuan yang membunuh suaminya di Tiongkok.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak dituntut hukuman mati. Edhy tersangka penerima suap izin ekspor benih lobster. Juliari tersangka korupsi bantuan sosial.

Edhy dan Juliari layak dituntut hukuman mati, kata Wamenkum HAM, karena keduanya melakukan korupsi di masa pandemi covid-19. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur orang yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu, misalnya bencana seperti pandemi, dapat dijatuhi pidana mati.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Juliari bisa dijerat hukuman mati. Itu karena Juliari mengorupsi dana bantuan sosial untuk rakyat yang terdampak pandemi.

Makin banyak negara menghapus hukuman mati dari hukum positif mereka. Menurut catatan Amnesty International, 75% dari 195 negara telah menghapus hukuman mati dalam 10 tahun terakhir. Ada 36 negara lainnya masih memberlakukan hukuman mati dalam hukum positif mereka, tetapi tidak menerapkannya.

Tiongkok juara dalam eksekusi mati. Pada Januari lalu Tiongkok menghukum mati mantan pejabat BUMN yang dituduh korupsi Rp3,8 triliun. Human Right Watch memprotes hukuman mati itu karena melanggar HAM.

Di sini, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia menghapus hukuman mati karena alasan serupa bahwa hukuman mati melanggar HAM, melanggar hak hidup manusia.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad berpendapat hukuman mati buat Edhy Prabowo dan Juliari Batubara bakal memberi efek jera. Hukuman mati bikin orang jera melakukan kejahatan.

Hukum positif Indonesia memang mengatur hukuman mati buat kejahatan kemanusiaan, yakni korupsi, narkoba, dan terorisme, juga pembunuhan berencana.

Jaksa mungkin sekali menuntut terdakwa korupsi dengan hukuman mati. Tinggal lagi hakim di pengadilan apakah mengabulkan tuntutan jaksa itu atau tidak. Kita berharap jika kelak jaksa menuntut Edhy dan Juliari hukuman mati, dan hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Edhy dan Juliari, tetapi bukan hukuman mati, melainkan penjara seumur hidup dan pemiskinan.

Meski termasuk negara yang belum menghapus hukuman mati dari hukum positifnya, kita berharap Indonesia tidak menerapkannya. Indonesia diharapkan kelak menghapus hukuman mati dalam hukum positifnya.