Meski New Normal, TNK Belum Buka

berbagi di:
foto-hal-01-headshoot-wayan-darmawa

 

 

 

 

Balai Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat (Mabar)  hingga kini belum dibuka, meski NTT sudah new normal. Pembukaan TNK menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

“Belum ada informasi resmi dari kami karena masih menunggu keputusan resmi Kementerian LHK,” kata Humas Balai TN Komodo, Ikbal, kemarin.
Kecuali TN Komodo, lanjutnya, seluruh destinasi wisata di NTT buka pada 15 Juni.

“Besok (15 Juni) keseluruhan destinasi wisata buka,” kata Kadis Pariwisata NTT Wayan Darmawa.

Pembukaan destinasi wisata sudah diumumkan oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Meski demikian tetap menuggu kesiapan pengelola.

“Destinasi buka, tetapi mulai jalannya tergantung dari kesiapan,” tambah Wayan.

Untuk TNK, tambah dia, masih perlu disupervisi oleh kementerian terkait sebelumnya. “Pembukaan kembali destinasi wisata di NTT dengan pola new normal tourism yang tetap tunduk dan patuh pada penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya

 

 

Tutup Akses
Aksea publik ke seluruh pantai di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) hingga saat ini tertutup. Hotel-hotel yang dibangun tidak disediakan lahan untuk akses publik ke pantai.

Ketua DPRD Mabar Edistasius Endi, Minggu (14/6), menegaskan para pelaku usaha pariwisata wajib menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengakses pantai.

Pemkab Mabar diminta segera menetapkan batas sempadan pantai dan tidak melakukan pembangunan di kawasan pantai.

Kebanyakan investor, kata dia, memagari kawasannya hingga pantai. Masyarakat terpaksa memanjat pagar untuk mengakses pantai. “Sebab jalan ke pantai ditutup. Wilayah pantai seperti sudah dikapling untuk pemodal. Padahal, masyarakat berhal mengakses pantai.

Pantai sebagai ruang publik diatur dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Ditegaskannya bahwa sesuai aturan tersebut, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

“Pembangunan hotel di Labuan Bajo selama ini masih dalam kawasan 100 meter dari titik pasang tertinggi. Ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tegasnya.

Bupati Mabar Agustinus Ch Dula meminta Dinas Perizinan setempat untuk hati-hati memberikan izin kepada investor yang membangun hotel di kawasan pantai di Labuan Bajo. Jika diterbitkan izin, maka ia tidak segan-segan memecat Kadis Perizinan.

Ia menegaskan kawasan pantai hanya boleh dibangun hotel jika berjarak lebih dari 100 meter dari titik pasang tertinggi. Akses publik ke pantai tidak boleh ditutup.

“Izin hotel harus memenuhi persyaratan seperti jamin akses publik, belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal, serta memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi,” pungkasnya. (sat/mi/S-1)