MUI NTT Minta Aparat Keamanan Tindak Penyebar Ajaran Khilafah

berbagi di:
img-20200530-wa0070

 

 

 

 

 

 

Yapi Manuleus
Ketua Majelis Ulama Indonesia(MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Abdul Kadir Makarim meminta aparat keamanan  segera bertindak mengamankan oknum penyebar paham khilafah di Kota Kupang yang meresahkan masyarakat.

“Sebaiknya kalau sudah meresahkan masyarakat, aparat keamanan harus segera bertindak dan jangan dibiarkan berlarut-larut karna bisa meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah ini,” tegas Makarim, Sabtu Malam (30/5).

Sementara GP Ansor Kota Kupang mengatakan surat Buletin Dakwah yang disebarkan di Kota Kupang merupakan sesuatu yang salah.

“Bagi saya itu adalah sesuatu yang salah, walaupun tidak mengatasnamakan organisasi HTI yang sudah dibubarkan, tetapi membawa nama lembaga yang lain tetap pikiran-pikiran itu yang secara organisasi tidak disahkan,” kata Ketua GP Ansor Kota Kupang Abdul Syukur.

Ia mengatakan hal tersebut perlu ditelusuri dan mencari tahu okn di balik penyebaran surat tersebut.

“Apakah ini dari oknum-oknum eks HTI atau oknum yang lain, ini harus dicari tahu,” tegasnya.

Pihaknya berharap polisi bisa mencari tahu hal tersebut agar tidak ada pihak ketiga yang dapat memperuncing situasi.

“Ini kan kita tidak tahu, takutnya ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini. Selebaran sudah jadi alat bukti untuk bisa polisi proses,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kesbang Pol Kota Kupang Noce Nus Loa mengaku pihaknya sudah mendiskusikan masalah tersebut bersama BIN dan Kesbang Pol Provinsi NTT.

“Kita sudah bahas ini secara terpadu karena ini orang sudah melakukan upaya dalam rangka Hari Pancasila ini dia mau sampaikan pesan. Yang kedua juga dia sempat live streaming di depan kantor gubernur, padahal HTI kan sudah dilarang. Jadi hari ini kita sedang upayakan diskusi bersama dengan pihak keamanan karena identitasnya kan sudah jelas,” tambahnya.

Ia berharap masyarakat tidak boleh tergoda ataupun tertipu dengan berbagai ideologi lain karena Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa Indonesia.

Sebelumnya, sejumlah selebaran tentang khilafah tersebar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Selebaran ini diselip di antara halaman koran yang dijual para loper koran di Jalan El Tari, Kota Kupang, Kamis (28/5).
Para loper mengaku mendapat upah sekitar Rp 25.000 untuk menyebarkan selebaran tersebut.
Mereka mengaku diberikan oleh seseorang tak dikenal.
Manurut para loper, mereka hanya diberi upah dan diminta menyebarkan selebaran tersebut.
Selebaran yang diperoleh VN sekitar pukul 15.30 Wita itu, berisi penolakan terhadap sistem demokrasi dan menerapkan sistem khilafa sebagai solusi dari segala masalah. (maykal/bev/ol)