Kepala BKKBN Pusat Ajak Pemprov dan Pemkab di NTT Wajibkan Screening untuk Calon Pengantin

KUPANG, VICTORYNEWS - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pusat menggandengn TNI AU dan Pemprov NTT mencanangkan Program Pencegahan Stunting Nasional 2023.

Pencanangan Program Pencegahan Stunting Nasional yang dilakukan di Aula El Tari Kupang itu dihadiri langsung Kepala BKKBN Pusat Dr dr Hasto Wardoyo, Senin (20/3/2023).

Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Pusat Dr dr Hasto Wardoyo mengajak agar pemerintah daerah mewajibkan calon pengantin discreening untuk mencegah anak yang lahir stunting.

Baca Juga: BKKBN Gandeng TNI AU dan Pemprov NTT Canangkan Program Percepatan Penurunan Stunting Nasional di Kupang

Menurutnya, angka kelahiran di dalam setahun mencapai 130 ribu.

"Kalau skenario bayi yang lahir 130 ribu dan yang stunting 20 persen maka anak stunting 26 ribu dan ini yang harus dicegah agar tidak lahir bayi stunting," jelas dr Hasto.

Sebagai Kepala BKKBN Pusat dr Hasto mengajak gubernur, para bupati/wali kota di NTT supaya hitung bersama-sama siapa yang hamil dan siapa yang mau hamil supaya melakukan treatment secara Kolaboratif anatara pemerintah, BKKBN dan TNI.

Baca Juga: KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo Peduli Stunting di NTT

Khusus di NTT, kata dia, dalam setahun, pasangan yang hendak menikah itu antara 50-60 ribu orang.

Dari pernikahan tersebut, pasti yang hamil 40 ribu orang ibu. "Karena yang hamil pada tingkat pertama sebanyak 40 ribu orang maka anak stunting itu bisa 8.000 orang anak," kata dr Hasto.

Untuk mencegah hal itu, setiap pasangan yang hendak menikah harus melakukan screening untuk mengetahui kesehatan maupun umurnya.

Baca Juga: Gubernur NTT Minta TNI Angkatan Udara Kelola 10 Desa Khusus Budidaya Kelor

"Sehingga dipastikan pasangan yang belum memenuhi syarat boleh tetap menikah tetapi program hamil ditunda," pintanya.

Dia mengakui, strategi screening ini harus dilakukan supaya tidak menghabiskan banyak anggaran sementara stunting tidak diatasi.