Ekonomi NTT Triwulan III Mengalami Pertumbuhan 2,37 persen

- Senin, 29 November 2021 | 15:39 WIB
IMG-20211129-WA0026
IMG-20211129-WA0026

Maykal Umbu

 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT) sebagai representasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah selalu berusaha untuk berperan serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di wilayah Provinsi NTT.

Salah satunya adalah dengan menyusun suatu laporan analisis ekonomi dan fiskal regional dalam bentuk Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2021 Provinsi NTT, yang sekaligus dalam rangka penajaman peran Kanwil DJPb Provinsi NTT sebagai Regional Chief Economist (RCE) di wilayah NTT.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kajian tersebut, Kanwil DJPb Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan diseminasi secara daring, Senin (29/11) dengan narasumber Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo serta Regional Economist Kanwil yaitu Dr. Frits Oscar Fanggidae, MEP yang merupakan ahli ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo menyampaikan gambaran perkembangan ekonomi Provinsi NTT pada Triwulan III-2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,37 persen (yoy) dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penyumbang PDRB terbesar dengan persentase 29,04 persen.

Diakuinya, Sektor Konstruksi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu dengan kenaikan mencapai angka 15,48 persen dan 14,65 persen. Dari sisi lapangan kerja, sektor Pertanian masih menyerap jumlah tenaga kerja terbesar dengan 50,37 persen dari total 2,81 juta orang penduduk yang bekerja.

Terkait dengan pelaksanaan APBN, ia melanjutkan, pendapatan negara Provinsi NTT mengalami pertumbuhan 0,3 persen sedangkan belanja negara terkontraksi sebesar 13 persen. Ini sebagian besar dikontribusikan oleh realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mengalami penurunan sebesar
43 persen dibandingkan tahun 2020, dikarenakan mekanisme penyaluran TKDD pada tahun 2021 yang sudah mengikuti mekanisme normal dibandingkan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah pada
tahun 2020.

Di sisi APBD, pendapatan daerah Provinsi NTT terkontraksi sebesar 22,1 persen (yoy), dengan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena pada tahun 2020 diberikan banyak relaksasi dalam penyaluran dana transfer dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Walaupun turun, kata dia, komposisi pendapatan daerah di NTT masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat yang memiliki porsi 65 persendari total pendapatan daerah.

"Untuk belanja daerah sendiri mengalami kontraksi sebesar 8 persen (yoy), dimana baik belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga semuanya terkontraksi dibandingkan tahun 2020," Ujarnya.

Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Ia menjelaskan, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat melalui skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Menurutnya, di wilayah Provinsi NTT, total penyaluran KUR sampai dengan Oktober 2021 sebesar Rp2,5 triliun dengan total 97.839 debitur dimana penyaluran terbesar di Kota Kupang (Rp253,7 miliar) dan jumlah debitur terbanyak adalah di Kabupaten Ende (total 8.239 debitur).

"KUR Mikro menjadi skema KUR dengan nilai penyaluran terbesar sedangkan dari sisi sektor, realisasi Sektor Perdagangan Besar
dan Eceran menjadi yang terbesar di angka 57,8 persen. Khusus pada KFR Triwulan III ini, terdapat analisis tambahan yang dilakukan oleh Kanwil yaitu analisis tematik terkait kesejahteraan petani dan nelayan serta peluang investasi daerah di wilayah Provinsi NTT," Jelas Ariyanto. (Yan/ol)

Editor: Administrator

Terkini

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masuk Rumah Sakit

Jumat, 24 Juni 2022 | 11:26 WIB

Artis Senior Rima Melati Tutup Usia

Kamis, 23 Juni 2022 | 20:29 WIB
X