Perkara Dugaan Korupsi PT Garuda Indonesia, Kerugian Sewa Pesawat Rp3,6 Triliun

- Rabu, 19 Januari 2022 | 23:03 WIB
 Jumpa pers oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin, terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pada PT Garuda Indonesia di Jakarta, Rabu (19/1/2022). Foto : Dok Penkum Kejagung.
Jumpa pers oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin, terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pada PT Garuda Indonesia di Jakarta, Rabu (19/1/2022). Foto : Dok Penkum Kejagung.

JAKARTA, VICTORY NEWS - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), telah menaikkan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Jaksa Agung Burhanuddin, dalam komferensi pers terkait perkembangan perkara PT Garuda Indonesia pada Kamis (19/1/2022) mengungkapkan, telah dinaikan menjadi penyidikan umum.

Tahap pertama sedang didalami pengadaan pesawat Garuda Indonesia ATR 72-600 dan tentunya tidak akan berhenti sampai di tahap tersebut.

Baca Juga: Kasus Korupsi PT Garuda Indonesia, Kejagung Mulai Penyelidikan

Dalam rilis yang diperoleh Victory News dengan nomor: PR –086/086/K.3/Kph.3/01/2022, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak terungkap ada beberapa pengadaan kontrak pinjam dan masih akan dikembangkan mulai dari pengadaan pesawat jenis ATR, pesawat jenis Bombardier, pesawat jenis Air Bus, pesawat jenis Boeing, dan Rolls Royce.

“Kita akan kembangkan dan tuntaskan dimana setiap penanganan, kami akan berkoordinasi dengan KPK karena ada beberapa yang telah tuntas di KPK dan juga untuk menghindari adanya tumpang tindih,” ujar Jaksa Agung dalam jumpa pers.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Dr Febrie Adriansyah, mengatakan, Jaksa Agung telah mengeluarkan perintah kepada jajaran di bidang Tindak Pidana Khusus untuk melakukan penyidikan dalam proses siapa yang bertanggungjawab, diluar dari yang telah ditetapkan oleh KPK.

Baca Juga: Bakar Keranda di Depan Polda NTT, Massa Tuntut Keadilan Bagi Astri dan Lael

“Bapak Jaksa Agung memerintah kepada jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus, untuk melakukan penyidikan dalam proses melihat siapa yang bertanggung jawab di luar yang telah ditetapkan oleh KPK dan tentunya," ujarnya.

Pihaknya akan intens melakukan koordinasi dengan KPK. Untuk penyelesaiannya karena telah dilakukan terlebih dahulu oleh KPK mulai dari alat bukti maupun konstruksi pembuktian mungkin telah ada di KPK.

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Terkini

Jokowi : PPKM Masih Terus Diterapkan

Selasa, 10 Mei 2022 | 10:40 WIB
X