DPR RI Setujui RUU 5 Provinsi, NTT Provinsi Kadaluwarsa?

- Minggu, 26 Juni 2022 | 18:54 WIB
Pakar Hukum Tata Negara John Tuban Helan (Dok Pribadi)
Pakar Hukum Tata Negara John Tuban Helan (Dok Pribadi)

KUPANG, VICTORYNEWS - Pakar Hukum Tata Negara Undana Kupang, John Tuban Helan, menilai landasan hukum dibuatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) 5 Provinsi yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTT dan NTB adalah keliru.

Hal ini ia lontarkan menanggapi pernyataan Komisi II DPR RI yang menyatakan Undang - undang Pembentukan Provinsi pada tahun 1958 telah kedaluwarsa sehingga memerlukan penyesuaian dengan RUU 5 provinsi ini.

"Undang-undang pembentukan suatu provinsi itu sifatnya einmalig. Artinya sekali saja. Jadi ketika dibentuk ya selesai. Undang - undang itu sebagai dasar hukum dan provinsi yang dibentuk itu berlangsung terus," terangnya, Minggu (26/6/2022).

Baca Juga: Kapolda NTT: Festival Kearifan Lokal NTT Tangkal Pengaruh Budaya Luar

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, dalam laporan panitia kerja (panja) RUU 5 provinsi ini dalam rapat kerja bersama sejumlah menteri 5 hari lalu.

John Tuba Helan menyebut Bali, NTB dan NTT menjadi daerah tingkat satu sesuai Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 yang memang kalau dihubungkan dengan Undang-undang saat ini akan terdapat ketidaksesuaian.

Akan tetapi, terlepas dari itu penetapan suatu provinsi telah sah sejak saat diberlakukan. Tidak punya batas waktu.

Baca Juga: Umat Muslim Diminta Perhatikan Kesehatan Hewan Kurban Untuk Idul Adha

Ia menilai tidak ada alasan dan tidak memungkinkan undang-undang yang membentuk suatu provinsi itu disebut kedaluwarsa.

Provinsi yang sudah sekali terbentuk, lanjutnya, tetap menyelenggarakan pemerintahan sesuai UUD yang ada sampai saat ini.

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Umat Muslim Simak Jadwal Puasa Ayyamul Bidh

Kamis, 11 Agustus 2022 | 15:38 WIB

Keluarga Brigadir J Minta Putri Chandrawati Jujur

Rabu, 10 Agustus 2022 | 18:17 WIB
X