Waspada!! KPI Bakal Cabut Izin Siaran Radio dan TV Jika Tak Lakukan Hal Ini

- Jumat, 2 September 2022 | 20:39 WIB
Ketua KPID NTT Frederikus Royanto Bau ikut berpartisipasi dalam FGD yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI di Bali.  (Dok. KPID NTT)
Ketua KPID NTT Frederikus Royanto Bau ikut berpartisipasi dalam FGD yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI di Bali. (Dok. KPID NTT)

DENPASAR, VICTORYNEWS - Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD yang digelar KPI dengan melibatkan berbagai KPID itu digelar di Prime Plaza Hotel & Resort Sanur-Bali, Rabu (31/8/2022) hingga Jumat (2/9/2022).

FGD itu dimaksudkan untuk membahas draft Peraturan KPI tentang rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran karena tidak melakukan siaran. 

Baca Juga: Produksi Rumah Kelor Semau Digunakan untuk Atasi Stunting di Sabu Raijua

Ketua KPID NTT Fredrikus Royanto Bau yang turut hadir pada FGD yang digelar KPI itu mengatakan, FGD di Bali merupakan upaya KPI untuk menghasilkan produk hukum sebagai tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 silam.

“Kita membahas isu-isu dalam draft PKPI pencabutan IPP,” ungkap Fredrikus.

Dikatakannya, lembaga penyiaran televisi dan radio yang bisa direkomendasikan agar izin penyiarannya dicabut karena tidak bersiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan lembaga penyiaran berlangganan (LPB).

Baca Juga: Tidak Ada Uang, Kontingen Kabupaten Nagekeo Absen di Pesparani Tingkat Provinsi NTT di Kupang

"Kalau Lembaga penyiaran publik  (LPP) dan Lembaga penyiaran publik lokal (LPPL), kita tidak bisa rekomendasikan untuk cabut izinnya. Karena tidak ada dasar hukumnya. Itu merupakan wewenang kementerian," ungkap pria asal Kabupaten Belu ini.

Halaman:

Editor: Paschal Seran

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X