JAKARTA, VICTORYNEWS - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama DPRD Jambi menggelar Peningkatan Kapasitas Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi.
Kegiatan bertema 'Penerapan Ideologi Pancasila Dalam Tata Kelola Pemerintahan' yang digelar BPIP dan DPRD Jambi di Jakarta, Kamis (26/1/2023) itu untuk membumikan Pandasila di Tanah Melayu, Jambi.
Baca Juga: INDAH MEMPESONA! Kunjungi Lima Spot Wisata di Majalengka, Ada Perbukitan Terasering
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP di hadapan para Anggota Antonius Benny Susetyo di hadapan Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto dan anggota DPRD Jambi mengatakan, Pancasila adalah perjanjian luhur yang tidak bisa dibatalkan.
"Janji para founding fathers untuk merdeka untuk semua mendapat tempat yang sama, maka seharusnya tidak ada diskriminasi," kata Romo Benny demikian ia disapa dalam keterangan yang diterima victorynews.id, Kamis (26/1/2023) malam.
Baca Juga: Kuliner Legendaris Medan Ternyata Favorit Presiden Jokowi dan Mantan Presiden SBY
Karena itu, menurut Pakar Komunikasi Politik itu, Pancasila seyogyanya sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia.
"Saat pandemi, misalnya, orang saling membantu; gotong royong, rasa persaudaraan, tolong menolong, itu sudah jadi kebiasaan masyarakat kita," tandasnya.
Sayangnya, menurut Romo Benny, kurang adanya narasi tentang nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dalam kehidupan berbangsa Indonesia.
Baca Juga: Terkait Kelanjutan Sepak Bola Liga 2,Direktur PT LIB : Keputusan Sepenuhnya di PSSI
"Yang muncul malah narasi bahwa Pancasila itu sudah ketinggalan zaman, sudah tidak kontekstual lagi. Padahal, dari satu contoh saja, terbukti, Pancasila ada dan menjadi habit (kebiasaan) bangsa Indonesia tanpa diminta ataupun disuruh," jelasnya.
Dalam aspek pengamalan Pancasila, salah satu pendiri Setarra Institute ini menyatakan bahwa Pancasila tercermin dalam bukti pengamalan dan aktualisasinya.
Baca Juga: 4 Langkah Sukses Pemerintah Indonesia Sukses Menangani Pandemi Covid-19
"Nilai dasar, Pancasila dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, kemudian dituangkan kepada instrumen seperti peraturan perundang-undangan, yang kemudian dijalankan. Itu pengamalan nilai Pancasila di ruang publik," tuturnya.
Artikel Terkait
BPIP: Berpancasila Dengan Rasa, Gerak Positif Kunci Kesuksesan Masa Depan Bangsa
BPIP Ingatkan Purna Paskibraka Harus Jadi Duta Pancasila
Kirab Pancasila di Yogyakarta, Sambutan Masyarakat Bikin Ketua BPIP Meneteskan Air Mata
BPIP Ajak Netizen Tebarkan Nilai-nilai Persatuan
BPIP: Pancasila belum Dianggap Penting dalam Etika Politik