‘New Normal’ di NTT Berlaku 15 Juni Mendatang

berbagi di:
img-20200526-wa0058

 

 

 

Stef Kosat

Rapat koordinasi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan para bupati /wali kota se-NTT, Selasa, 26 Mei 2020 melalui teleconference menyepakati lima poin supaya tata kelola pemerintahan di wilayah NTT kembali dibuka dalam rangkaian new normal atau kehidupan normal baru dalam semua sektor di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Karo Humas dan Protokol Setda NTT, Marius Ardu Jelamu dalam keterangan pers, Selasa, (26/5).

Setelah mendengarkan laporan dari para bupati/wali kota se-NTT, arahan Kapolda NTT, pendapat Wakil Gubernur NTT, Kejati NTT, maka Gubernur VBL menyimpulkan sejumlah poin sebagai kesepakatan bersama.

Isi kesepakatan itu antara lain; pertama, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh NTT akan dibuka pada 15 Juni 2020. Bagi kabupaten yang hingga saat ini masih  hijau berada dalam zona hijau atau tidak ada kasus positif Covid-19, maka diarahkan untuk melakukan kegiatan pembangunan tanpa harus menunggu 15 Juni 2020, namun tetap harus menerapkan standar kesehatan.

Kedua, sekolah dari SD-SMA tetap melaksanakan belajar-mengajar dari rumah atau online. Para kepala sekolah diharapkan bisa mengatur pelaksanaannya. Sementara tahun ajaran baru akan dimulai pada Juli 2020 seperti biasa.

“Proses administrasi seperti ujian kenaikan kelas dan lainnya harus berjalan seperti biasa,” ujar Marius.

Ketiga, para bupati/wali kota memfokuskan kegiatan pembangunan pada program kerja yang benar-benar urgen karena selama tahun 2020, pembiayaan lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan tentu memangkas APBD I maupun APBD kabupaten/kota.

“Sehingga dalam rapat tadi disepakati kegiatan pembangunan ke depan fokus ke ekonomi dan sosial jadi bupati/wali kota tidak perlu banyak program sehingga anggaran bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Keempat, pada awal Juni sekitar 5.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan masuk ke NTT. Untuk itu, gubernur VBL menegaskan agar bupati/wali kota harus menyiapkan lokasi karantina terpusat bagi PMI yang datang dari luar Indonesia maupun NTT. Tujuannya, agar pemda bisa mengontrol dan sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Karantina bagi para PMI harus dilakukan selama 14 hari sesuai prosedur kesehatan.

Kelima, Gubernur VBL mengatakan  perbatasan antara kabupaten harus segera dibuka.Tidak boleh ada lagi penutupan perbatasan supaya memperlancar arus orang dan juga memperlancar logistik antar wilayah. Semua moda transportasi akan dibuka baik laut dan udara supaya ekonomi NTT segera berputar kembali seperti sebelumnya.

“Walaupun semua kegiatan secara resmi berlaku atau dimulai pada 15 Juni 2020, namun Gubernur VBL tegaskan supaya tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Upayakan selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun, hindari keramaian karena belum ada vaksin bagi virus ini di seluruh dunia termasuk NTT. Mari kita semua membangun NTT, tetapi protokol kesehatan harus kita kedepankan. Para pekerja harian seperti ojek, tukang, nelayan sudah harus kembali bekerja namun tetap harus memproteksi diri,” tegas Marius. (bev/ol)