NJOP Sumba Timur Perlu Ditinjau Kembali

berbagi di:
img-20200222-wa0004

Para pejabat berpose dengan memegang spanduk zona integritas menuju WBK dan WBBM Kanwil DJP Nusa Tenggara, Rabu (19/2). Foto: Jumal/VN

 

 

 

Jumal Hauteas

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Sumba Timur perlu segera ditinjau kembali agar dapat mengikuti perkembangan peningkatan harga jual tanah di kawasan perkotaan maupun di wilayah potensial pengembangan pariwisata. Hal ini perlu dilakukan mengingat NJOP yang dipakai saat ini masih menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumba Timur tahun 2015 silam.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali kepada VN, di ruang kerjanya usai memandu kegiatan audiens pekan panutan pajak dan dialog bersama dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Belis Siswanto, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Waingapu, Yusuf Sarnoto dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kabupaten Sumba Timur, di ruang rapat Bupati Sumba Timur, Rabu (19/2).

Ia menjelaskan peninjauan kembali NJOP di Kabupaten Sumba Timur ini menjadi penting mengingat adanya pergerakan di sektor pariwisata yang cukup signifikan saat ini, sehingga hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan daerah, dan juga penerimaan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui KPP Pratama Waingapu yakni Biaya Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Memang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap NJOP kita, karena kita masih menggunakan NJOP yang lama, sehingga penerimaan untuk daerah maupun negara melalui BPHTB menjadi rendah. Sementara harga jual tanah di Sumba Timur saat ini sudah meningkat sangat signifikan,” jelasnya.

Selain itu pemerintah daerah juga segera berkolaborasi dengan KPP Pratama Waingapu untuk melakukan pemetaan guna menentukan nilai jual tanah dengan penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur. Hal ini menurutnya akan sangat membantu pemerintah daerah maupun pusat dalam peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini.

“Kita juga akan bersama dengan KPP Pratama Waingapu untuk melakukan kajian guna menetapkan ZNT ini. Karena hanya dengan ZNT ini pihak KPP Pratama bisa memiliki dasar untuk menarik BPHTB dan tidak lagi terjadi laporan harga jual tanah dibawah ketentuan pembayaran BPHTB kepada negara yakni diatas Rp60 juta,” tandasnya.

Kepala KPP Pratama Waingapu, Yusuf Sarnoto dalam dialog tersebut menegaskan pihaknya beberapa kali harus menolak penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pph final untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang diajukan oleh sejumlah wajib pajak ke KPP Pratama Waingapu karena nilai transaksinya diyakini tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

“Saya pernah tolak penerbitan beberapa SKB karena nilai transaksinya dibawah Rp60 juta sesuai akta notaris yang diajukan. Namun kemudian mereka pergi begitu saja tanpa melalukan protes. Jadi ini kemungkinan memang laporan transaksinya tidak sesuai dengan di lapangan. Namun kami juga kesulitan menindaklanjutinya karena kita belum memiliki ZNT disini, sehingga kita aka segera bersama Pemda melakukannya,” tegas Yusuf.

Hal lain yang akan segera dilakukan KPP Pratama Waingapu adalah bersama Pemkab Sumba Timur melakukan peninjauan kembali nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah wilayah, yang sudah mengalami perubahan dari kondisi sebelumnya.

“Khusus untuk PBB kita akan segera tinjau kembali, karena saat ini masih dibayarkan dengan nilai tanah yang tidak produktif, sehingga perlu disesuaikan kembali sebagai tanah yang produktif di bidang perkebunan seperti cengkeh, tebu, dan lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto pada kesempatan audiens tersebut juga menegaskan pihaknya terus memantau dan mengimbau kepada semua perusahaan besar yang sedang berinvestasi di wilayah DJP Nusa Tenggara untuk membayarkan semua pajak penghasilan (Pph 21) ke KPP Pratama tempat pelaksanaan investasi, karena pajak tersebut merupakan hak daerah.

“Untuk perusahaan-perusahaan besar semuanya sudah melakukan hal tersebut. Namun kita juga terus memantau dan memberikan imbauan agar semua Pph 21 dibayarkan ke KPP Pratama tempat perusahaan berinvestasi. Karena itu adalah hak daerah, sehingga tidak boleh ada investor yang berinvestasi di Sumba Timur tetapi Pph 21 nya dibayar di Jakarta,” jelasnya.

Pantauan VN, Rabu (19/2) usai audiens dan dialog bersama ini, diakhiri dengan penyerahan plakat oleh Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto kepada Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, dan juga sebaliknya Plakat Pemkab Sumba Timur dari Wakil Bupati Sumba Timur, kepada Kakanwil DJP Nusa Tenggara, dan juga foto bersama. (mg-02/E-1)