NTT belum Bisa Ekspor Kelor

berbagi di:
foto-hal-01-cover-panen-kelor-02

 

 

 

Polce Siga

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi NTT menepis penilaian Owner PT Moringa Organik Indonesia (MOI) A Dudi Krisnadi bahwa binas teknis terkait tak punya roadmap kelor yang jelas. Sehingga program NTT Provinsi Kelor yang dicanangkan Gubernur dan Wagub NTT belum juga tampak.

“Budidaya kelor untuk kebutuhan ekonomi, termasuk ekspor, harus dilakukan secara maksimal melalui tahapan-tahapan yang sudah termuat dalam roadmap pengembangan kelor di NTT,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi NTT, Johanis Oktovianus menjawab VN, Selasa (8/10) malam di kantornya.

Ia menjelaskan, meskipun potensi kelor NTT begitu besar, namun masih membutuhkan waktu lama untuk bisa melakukan ekspor berbagai produk kelor. Pengembangan saat ini selain untuk kebutuhan mengatasi kekurangan gizi, dan untuk orientasi ekonomi, produk yang dihasilkan pun masih dalam skala kecil.

Budidaya kelor untuk kebutuhan ekonomi, termasuk ekspor, harus dilakukan secara maksimal melalui tahapan-tahapan yang sudah termuat dalam roadmap pengembangan kelor di NTT. Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara (TTU) dan Malaka akan menjadi sumber kelor terbesar.

Ia mengatakan, sejak memimpin Dinas PKP NTT ia sudah turun memantau langsung potensi kelor yang dikembangkan masyarakat seperti di Pulau Semau, Sulamu, dan Oeteta di Kabupaten Kupang. Termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Sumba Barat.

Pengembangan kelor dilakukan dengan pola intiplasma, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Dalam pantauan di sejumlah lokasi itu, diperlukan intervensi terutama untuk kebutuhan air pada musim panas. Selain itu, perlu pembukaan lahan baru yang luas yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sebab, lahan yang dibutuhkan harus bersertifikat organik. Ia mengaku, lahan yang sudah ditanami kelor pada umumnya dilakukan oleh petani yang sudah magang di Blora, Jawa Tengah yakni di PT Moringa Organik Indonesia (MOI).

“Sebelum kita kembangkan, sertifikasi organik duluan. Nah di Oeteta itu kami dekati para tokohnya dan pemilik lahan. Jadi yang di situ itu teman-teman yang sudah ikut ke Blora itu. Saya juga baru tahu bulan lalu bahwa kalau ada magang di Blora,” ujar Oktovianus.

Sementara itu, saat ditanya apakah kelor NTT sudah diproduksi dalam bentuk bubuk dan apakah sudah ada yang diekspor, Johanis Oktovianus mengatakan bahwa produksi dalam skala kecil dan kemasan sudah mulai berjalan. Sedangkan untuk ekspor membutuhkan waktu yang lama.

“Kalau produksi, sesungguhnya kita sudah banyak produksi. Itu sudah ada dalam kemasan dan sudah banyak di bererapa tempat. Nah kalau dalam kapasitas ekspor besar-besaran, tentunya butuh waktu,” katanya.

Untuk mencapai tahapan ekspor, kata dia, perlu dilakukan sejumlah langkah yang sudah berjalan. “Saya sudah masuk (menjabat Kadis PKP) pada posisi berjalan dan saya sudah baca ini semua yang ada dan saya harus tahu lapangan. Saya baru dua bulan dan saya harus tahu kerja ini semua dan ini yang saya kebut sekarang,” katanya.

Ia mengaku sudah mendapat permintaan dari Jepang dan negara lain, namun tidak akan terpaku dengan standar-standar tinggi sesuai permintaan pasar. Setidaknya harus menyesuaikan juga dengan permintaan pasar lokal.

Ia mengatakan, jika kelor NTT tetap saja tidak memenuhi standar pasar, termasuk dari BPOM, maka harus mencari jalan lain. Sebab, pasar kelor NTT tidak boleh terpaku pada hanya satu pembeli.

“Kita tidak boleh mati dengan satu pembeli saja, kita harus jalan. Konsep saya seperti itu. Kasihan petani sudah kerja, hanya karena masalah pasar standarnya tinggi kemudian tidak terjual. Itu, yang saya maksud. Saya tetap jalan, mau gonggong kiri kanan saya tetap jalan,” pungkasnya.

Sejumlah lokasi yang dipantaunya, tentunya perlu dilakukan pengembangan lahan yang lebih luas dan memenuhi syarat organik. Menurutnya, jika mengelola perkebunan yang profesional, maka tentu harus melalui sejumlah tahapan.

“Kita menganut konsep perkebunan yang profesional, higienis. Nah itu memerlukan energi dan tahapan-tahapan. Saya sudah melihat beberapa lokasi. Jadi kawasan yang sudah dikembangkan kalau tidak diari ‘kan hasil daunnya itu tidak terlalu bagus. Nah itu harus ditunjang dengan air saat musim kering,” ujarnya.

Selain itu, dalam pengelolaan ke depan perlu ditata dengan baik. Ia berencana akan menempatkan stafnya di sejumlah titik untuk mensosialisasi, mendesain dan merumuskan apa yang dibutuhkan di lapangan.

“Setelah dibutuhkan tadi sudah deal semua baru kita bisa go (jalan). Tidak bisa kita jalan begitu saja. Asal tanam saja,” tegasnya.
Hanya Janji
Keloris asal Pulau Semau, Tony Laiskodat yang dihubungi VN tadi malam mengatakan, kerja sama dengan PT MOI masih berlanjut, tapi dalam beberapa bulan terakhir ini pihaknya tidak lagi mengirim kelor jenis daun kering ke PT MOI. Ia mengaku, pernah mengirimnya pada April lalu.

“Masih lanjut (dengan PT MOI), kirim daun kering, tapi ini bulan stop,” ujar Tony.

Dia mengatakan, pihaknya pernah berkomunikasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) NTT terkait bantuan mesin pengepung dan pengering. Menurutnya, Dinas DPKP sejauh ini hanya sebatas janji tanpa realisasi bantuan mesin tersebut.

“Dinas Pertanian hanya janji-janji saja, mereka hanya janji-janji bilang ini bulan, ini bulan, tapi belum,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada brand sendiri berupa teh dan kopi kelor. “(Bantuan) dana dari Dinas Pertanian seribu rupiah pun belum, tapi kami ada buat teh dan kopi kelor,” pungkasnya.

Sementara Owner PT Moringa Organik Indonesia (MOI) A Dudi Krisnadi menjelaskan untuk menuju Provinsi Kelor, diperlukan roadmap dengan tahapan-tahapan yang jelas. Menurutnya, kualitas kelor di NTT bagus, jika dikelola dengan baik.

“Tahapan mencapai Provinsi Kelor itu apa ada? Untuk mewujudkan visi Pak Gubernur itu harus ada tahapan. Ada roadmapnya. Kalau kelor diolahnya salah ya bisa jadi yang terburuk nantinya,” ujar Dadi.

Ia menegaskan Gubernur dan Wagub NTT berkeinginan sangat kuat untuk menjadikan kelor sebagai salah satu produk unggulan NTT, namun jajaran di bawahnya belum siap. Bahkan masih melihat program ini sebagai proyek. (pol/D-1)