NTT Lakukan Proses Penambahan Kuota BBM

berbagi di:
vbl

 

Viktor Bungtilu Laiskodat
Gubernur NTT

 

 

Putra B Mula

 

GUBERNUR NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyebut, pemerintah sementara melakukan proses pengajuan penambahan kuota BBM menanggapi kekurangan stok yang terjadi di berbagai kabupaten di NTT.

Hal ini disampaikan VBL saat diwawancarai VN usai menghadiri diskusi FKLJK (Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan) di lantai 4 Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Rabu (26/8).

Gubernur VBL menekankan permintaan penambahan kuota BBM ini adalah langkah yang harus dilakukan untuk menanggapi kekurangan stok yang tengah terjadi di NTT saat ini.

“Harus minta karena ini ada kelangkaan!” tegasnya.

Sebelum menyampaikan hal tersebut, VBL juga menyebut Pemprov tengah melakukan proses untuk penambahan kuota BBM terkait kekurangan yang terjadi di banyak kabupaten di NTT.

“Kita sedang proses itu memang kita tahu ada kelangkaan di hampir semua. Kita sedang proses itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, pijat PT Pertamina kepada VN Senin, (24/8) menyebut, kebijakan mengenai harga, volume, pihak yang terlibat bahkan berapa jumlah kuota BBM bersubsidi, baik Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), kembali kepada kewenangan dari pemerintah daerah sendiri.

Hal tersebut disampaikan Rustam Aji selaku Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus melalui pesan WhatsApp-nya.

“Baik untuk harga, volume kuota per provinsi dan kabupaten/kota, siapa saja yang berhak, adalah kewenangan dari Pemerintah,” tanggap dia.

Dalam kasus serupa, sebut Rustam, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan pengajuan penambahan kuota dalam bulan Agustus ini karena kekurangan stok BBM yang terjadi di wilayah mereka.

“Apakah kuota tersebut bisa ditambah? Hal tersebut kembali kepada kewenangan pemerintah. Sebagai referensi, BPH Migas menambah kuota BBM Subsidi untuk Bengkulu, setelah ada permintaan atau usulan dari Gubernur atau Pemprov,” tandasnya. (Yan/ol)