NTT segera Kirim 1.000 Pekerja Sawit ke Malaysia

berbagi di:
foto-hal-02-wagub-josef-nae-soi-menyampaikan-sambutan-saat-pertemuan-i-bersama-staf-khusus-menteri-tenaga-kerja-ri-magdalena-sigalingging-di-ruang-rapat-gubernur-ka-1

Wagub NTT, Josef Nae Soi (kedua kiri) menyampaikan sambutan saat pertemuan dengan para mitra terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bersama staf khusus Menteri Tenaga Kerja RI Magdalena Sigalingging di ruang rapat Gubernur, Kamis (29/8). Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

 

Ayub Ndun

Pemerintah NTT akan mengirim 1.00 pekerja sawit ke Malaysia pada September 2019. Pengiriman itu sesuai kesepakatan atau MoU dengan perusahaan kelapa sawit milik Pemerintah Malaysia, PT Felda Global Ventures (FGV). Para pekerja sebelum dikirim diberikan pelatihan kompetensi.
Rencana pengiriman tenaga kerja ini terungkap dalam audiens Staf Khusus Kementrian Ketenagakerjaan RI, Maria Magdalena Sigalingling bersama Pemprov NTT, yakni Wagub Josef Nae Soi dan Kadis Nakertrans Sisilia Sona, di ruang rapat Wagub NTT, Kamis (29/8).

Maria mengatakan, NTT dalam kondisi darurat trafficking. Sebab, hampir setiap tahun selalu mendapat kiriman jenazah TKI dari luar negeri. Karena itu, pihaknya mendukung langkah Pemprov NTT melakukan moratorium pengiriman PMI. Kemenaker juga mendukung pilot project model pengiriman 1.000 pekerja ke PT FGV yang akan ditempatkan di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Pengiriman 1.000 pekerja sawit merupakan buah dari MoU pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT, juga PT FGV Malaysia. Para calon pekerja itu sebelumnya diberikan pelatihan di Kupang dan Maumere masing-masing 500 orang.

Dia berharap, ke depan bisa dibuat review analisis mengenai mekanisme penempatan di Malaysia pada kloter berikutnya.

Sementara Sisilia Sona mengatakan,saat kunjungan kerja ke Malaysia beberapa waktu lalu, Pemprov telah berkomitmen dengan perusahan kelapa sawit PT FGV di Malaysia untuk pengiriman 1.000 pekerja.

Pihaknya bersama Pemprov NTT berpatokan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 itu dimana rekrutmen tenaga kerja sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah.

“Kemarin kan kunjungan ke Malaysia, dengan perusahaan PT FGV. Dan dalam kunjungan itu kami sudah komitmen bahwa NTT akan kirim 1.000 orang ke perusahaan sawit FGV di Malaysia. Dan dari pertemuan itu setelah pulang kita pemerintah mulai mengatur langkah berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 itu bahwa rekrutmen sebenarnya kewenangan pemerintah,” ujar dia.

Sisilia menambahkan pihaknya sudah merekrut, melatih bahkan sampai pada proses penempatan calon pekerja sawit. Khusus perekrutan, kata dia, Gubernur NTT meminta dapat melalui Pemkab di seluruh NTT.

Pelatihan para calon pekerja dilakukan di BLK pemerintah ataupun BLK yang ada di Maumere dan Kota Kupang.

Ia mengakui pilot project tenaga kerja unggulan awalnya hanya 1.000 orang dan diberikan waktu 2 bulan untuk dilatih. Sehingga sekitar September mendatang bisa dikirim.

“Dimana satu kali pelatihan kami ada 144 orang dan kami akan latih paralel supaya dalam satu bulan bisa selesaikan,” katanya.

Sedangkan khusus penempatan, akan melalui P3PMI yang telah MoU dengan PT FGV Malaysia. Selain MoU dengan Pemprov NTT juga Kementerian Tenaga Kerja RI terkait pengiriman dan hak para pekerja.

Lanjut dia, Pemerintah Pusat mengapresiasi langkah yang diambil Pemprov NTT karena belum ada provinsi di Indonesia membuat pilot project model pengiriman tenaga kerja ke Malaysia seperti yang dilakukan NT.

“Saat ini masih khusus pekerja sawit dan jika evaluasi semua berjalan aman, maka akan melibatkan profesi lain serta akan dilanjutkan,” pungkasnya.

Wagub NTT JNS menambahkan Pemprov akan proaktif menjajaki peluang kerja terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. “Kami rekrut orang sampai ke desa-desa. Tidak ada orang lain yang rekrut, kami yang akan rekrut,” tegasnya.

Apa yang dilakukan pemerintah, kata dia, semata-mata untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada pekerja agar hak-haknya diperhatikan dan tidak menjadi korban eksploitasi di negeri orang. “Karena itu harus dilatih agar punya skill dan kompetensi,” ucap dia.

Menurutnya, tahap pertama pengiriman 1.000 orang dan mereka akan bekerja dengan kontrak selama 3 tahun. (mg-18/R-4)