Sempat Merugi Dan Jadi Sorotan DPRD, Penanganan Perumda Lawadi Kini Hilang Kabar

TAMBOLAKA, VICTORYNEWS - Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Lawadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT disebut merugi.

Kerugian itu mencapai Rp2 M dari total dana yang disuntikkan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya sebesar Rp5.150.000.000 di tahun 2019 dan 2020 lalu.

Uniknya, kerugian itu baru terungkap di Oktober 2022 lalu usai dilakukan audit internal.

Kabar meruginya Perumda Lawadi tersebut pun memunculkan pertanyaan. Pasalnya, sejak didirikan sudah banyak usaha yang dilakukan.

Mulai dari pot bunga, peternakan ayam, batu potong dan usaha pertanian lainnya namun bukannya menguntungkan malah buntung.

Baca Juga: Bunda Maia Komentar Hubungan Fuji dan El

Tidak mengherankan jika kerugian ini pun jadi sorotan DPRD SBD kala itu hingga meminta Inspektorat SBD melakukan audit investigasi kepada Perumda Lawadi.

Inspektorat SBD yang ditugaskan menjadi lembaga untuk mengaudit pun langsung bekerja melakukan audit tersebut dengan janji melakukan audit dengan profesional sesuai tupoksi yang diberikan.

"Kita ini kan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tugas kita lakukan pembinaan sehingga kita masih menunggu beberapa dokumen yang belum ada sehingga hasil auditnya belum bisa kita dapatkan. Sedikit lagi. Kalau sudah ada, tentu kami akan minta Lawadi tanggapi kalau ada temuan itu," kata Inspektur Daerah, Theofilus Natara kepada victorynews.id belum lama ini.

Baca Juga: TERKUAK: Dana Dugaan Korupsi di Desa Mandungo Capai Rp200 Juta, Ini Rinciannya

Selain Inspektorat, lembaga lain yang juga diminta melakukan audit terhadap Perumda Lawadi adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) John Malonda yang berlokasi di jalan Pluit Raya 200 Blok V, Panjaringan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Walaupun sedang diaudit, kabarnya kasus meruginya Perumda Lawadi sudah sampai ke telinga Polres SBD sampai Polda NTT.

Namun hingga kini belum ada kabar terbaru soal tindak lanjut dari APH terhadap kabar meruginya Perumda Lawadi tersebut.***