Komisi III DPRD Lembata Pertanyakan Mekanisme Pendistribusian Bantuan Pertanian

- Kamis, 20 Januari 2022 | 09:14 WIB
Penyerahan bantuan traktor kepada ketua kelompok tani Mata Hati, Desa Nilanapo, Kecamatan Omesuri, salah satu kelompok tani di Lembata yang menerima bantuan Alsintan perjuangan Julie Sutrisno Laiskodat, anggota Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. (Hiero Bokilia/victory news)
Penyerahan bantuan traktor kepada ketua kelompok tani Mata Hati, Desa Nilanapo, Kecamatan Omesuri, salah satu kelompok tani di Lembata yang menerima bantuan Alsintan perjuangan Julie Sutrisno Laiskodat, anggota Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. (Hiero Bokilia/victory news)

LEWOLEBA,VICTORY NEWS- Pendistribusian bantuan pertanian kepada petani di Kabupaten Lembata menuai kritik dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata, NTT.

Selain karena distribusi bantuan yang terkadang tiba tidak tepat waktu, juga sasaran distribusi bantuan pertanian yang diwajibkan kepada kelompok tani. Sementara petani yang tidak terakomodir di dalam kelompok tani malah tak kebagian bantuan.

Baca Juga: Diterjang Banjir, Akses Menuju Pantai Koka Putus Total

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Lembata Anton Molan Leumara saat rapat kerja dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Rabu (19/1/2022).

Leumara mengatakan, dalam kunjungan kerja baru-baru ini, petani mengeluhkan pendistribusian bibit yang tiba sudah melewati musim tanam. Akibatnya, petani kesulitan bibit saat tanam dan bibit bantuan menjadi mubazir.

Masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bantuan-bantuan pertanian, baik itu pupuk maupun bantuan peralatan dan mesin pertanian, apalagi jika tidak bergabung di dalam kelompok tani.

Baca Juga: Menakjubkan! Pria 87 Tahun Ini Hidup dengan Cara Tak Wajar, Tubuhnya Tetap Sehat

"Pupuk misalnya, hanya didistribusikan kepada kelompok tani. Sedangkan petani yang tidak ada kelompok cari pupuk setengah mati," tegas Leumara.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Kanisius Tuaq menjelaskan, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan agar distribusi bantuan pertanian harus melalui kelompok tani.

Semua kelompok tani sudah dimasukkan dalam aplikasi Simlutan (Sistim Informasi Penyuluh Petani), untuk transparansi pelayanan publik dan menjadi bahan pemeriksaan KPK dan BPK.

Halaman:

Editor: Yance Jengamal

Tags

Terkini

X