Kasus Tanah Mabar, Kasasi JPU dan Terdawa Ditolak, Ketua DPC PPP Divonis 4 Tahun Penjara

- Senin, 28 Februari 2022 | 19:30 WIB
Andi Rizky Nur Cahya saat dieksekusi oleh jaksa eksekutor Kejari Mabar dan Kejati NTT di Lapas Perempuan Kupang. (Dok.jaksa eksekutor)
Andi Rizky Nur Cahya saat dieksekusi oleh jaksa eksekutor Kejari Mabar dan Kejati NTT di Lapas Perempuan Kupang. (Dok.jaksa eksekutor)

KUPANG, VICTORY NEWS- Kasasi yang diajukan Ketua DPC PPP Manggarai Barat (Mabar), NTT, Andi Rizky Nur Cahya dan Jaksa Penuntut Umum Kejati NTT, ditolak Mahkamah Agung (MA) RI.

Andi Rizky Nur Cahya sebelumnya dijatuhi putusan bersalah melakukan tindak pidana korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, atas tanah seluas 30 hektare dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp1,3 triliun.

Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), melakukan eksekusi terhadap Andi Risky Nur Cahya di Lapas Perempuan Kupang.

Baca Juga: Tambah satu Lagi, Gubernur Jambi Dukung NTT-NTB Tuan Rumah PON XXII 2028

Andi Riski Nur Cahya dieksekusi oleh jaksa eksekutor pada Kejati NTT dan jaksa eksekutor Manggarai Barat, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 825 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dalam amar putusannya menolak permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa.

Hendrik Tiip selaku jaksa eksekutor, yang juga Jaksa Penuntut Umum, Kejati NTT, kepada victorynews.id, Senin (28/2/2022), menjelaskan, dalam amar putusan hakim pada Mahkamah Agung (MA) RI, menolak permohonan kasasi dari JPU serta terpidana melalui kuasa hukumnya.

Terpidana divonis bebas dari biaya perkara dan dibebankan kepada negara senilai Rp2.500, sehingga terhadap terdakwa Andi Riski Nur Cahya, akan menjalani Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Kpg tanggal 26 Agustus 2021.

Baca Juga: Diminta Perbaiki Gedung Rusak, Ini Tanggapan Kepala SMAN 1 Nekamese

“Sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang yang amarnya menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa,” kata Hendrik.

Menurut Hendrik, putusan MA RI menguatkan putusan PN.KPG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan.

Halaman:

Editor: Yance Jengamal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemprov NTT Tertibkan Penggunaan Rumah Dinas

Rabu, 29 Juni 2022 | 16:10 WIB
X