Kakanwil Kemenkumham NTT Ajak Pemda Berkolaborasi, Lahirkan Perda Retribusi PBG Yang Berkualitas

- Jumat, 17 Juni 2022 | 14:20 WIB
Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone bersama sejumlah pejabat berpose bersama para peserta Rakor Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Hotel Neo By Aston, Jumat (17/6/2022). (victorynews.id/Paschal Seran)
Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone bersama sejumlah pejabat berpose bersama para peserta Rakor Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Hotel Neo By Aston, Jumat (17/6/2022). (victorynews.id/Paschal Seran)

KUPANG, VICTORYNEWS - Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone mengajak pemerintah daerah di NTT untuk berkolaborasi melahirkan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kolaborasi itu dapat dilakukan Pemda dan Kemenkumham NTT dengan bersama-sama merancang peraturan perundang-undangan hingga lahirnya perda tentang Retribusi PBG yang berkualitas.

Perda Retribusi PBG itu dibuat sambil menunggu kesiapan pemda dalam menindaklajuti perintah ketentuan UU No.1/2022 untuk menggabungkan seluruh pengaturan mengenai pajak dan retribusi ke dalam satu perda.

Baca Juga: Siswi SDI Naibonat Minta Bupati Kupang Bangun Akses jalan ke Sekolah

Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone mengatakan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi atau Rakor Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Hotel Neo By Aston, Jumat (17/6/2022).

Rakor itu diikuti oleh Pemda dan DPRD se-Daratan Sumba, Alor, Sabu Raijua, Roda Ndao, dan Nagekeo.

Rakor itu bertema 'Percepatan Implementasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam kerangka kebijakan pajak dan retribusi daerah demi kepastian hukum dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Baca Juga: Tak Hanya Pohon Pisang, Kelapa dan Pepaya Kini Ditanam di Jalan Perintis Kemerdekaan 1

Marciana menjelaskan bahwa PBG akan memberikan kepastian hukum bagi pemda dalam melakukan pungutan retribusi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang akan mengajukan PBG.

Halaman:

Editor: Paschal Seran

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X