LEWOLEBA, VICTORY NEWS-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata, NTT yang terus mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir menjadi catatan BPK RI Perwakilan NTT.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lembata meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata untuk lebih serius lagi memperhatikan peningkatan pendapatan yang dapat menunjang PAD.
Hal ini mengemuka dalam rapat Banggar DPRD Lembata dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (23/6/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lembata Petrus Gero didampingi Wakil Ketua DPRD Lembata Begu Ibrahim dihadiri 10 anggota Banggar.
Baca Juga: Korinus Masneno Beri Sinyal Maju Bupati Kupang Periode II
Dari TAPD hadir Ketua TAPD yang juga Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali didampingi Asisten I Irenius Suciadi dan Kepala Bapelitbangda drh Mathias AK Beyeng dan sejumlah staf.
Yos Boli Muda, anggota Banggar D pada kesempatan itu lebih memfokuskan perhatiannya pada tiga OPD yakni Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata yang menurutnya capaian PAD-nya paling rendah.
Ia meminta Pemkab Lembata mengubah mekanisme kerja agar tidak asal-asalan. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan formula dan cara terbaik untuk mencegah terjadinya kebocoran pendapatan.
Ia juga menyoal retribusi parkir di Pasar TPI. Selama ini, untuk tagihan retribusi parkir pemerintah bekerja sama dengan pihak ketiga.
Baca Juga: Ini Filosofi Merintis Bisnis Ala Ama Upe, Penjual Salome di Jalan Polisi Militer Kupang
Artikel Terkait
Resmi, Bank NTT Gelar Festival Desa Binaan dan PAD 2022
Tingkatkan PAD, Bank NTT Cabang Betun Dampingi Lima Desa di Malaka
Kadin NTT Cari Produk di Festival Desa Binaan dan PAD untuk Go International
Target Rp54 Miliar, PAD Lembata NTT Baru Rp 3,3 Miliar
Genjot PAD, Pemkot Kupang Diminta Maksimalkan Potensi Wisata Yang Ada
DPRD Ingatkan Pemkot Kupang Soal Target PAD Rp500 Juta dari Rusunawa Oeba
PD Pasar Target Setor Rp300 Juta ke PAD Kota Kupang Tahun 2022
Dinas Perumahan Rakyat Kota Kupang Pesimis Target PAD Rusunawa Rp500 Bakal Tercapai