Warga Desa Poto di Kabupaten Kupang Sesalkan Dugaan Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 14:25 WIB
Warga Desa Poto memprotes dugaan pungutan liar di kantor Camat Fatuleu Barat.  (victorynews.id/Alfred Otu)
Warga Desa Poto memprotes dugaan pungutan liar di kantor Camat Fatuleu Barat. (victorynews.id/Alfred Otu)

OELAMASI, VICTORYNEWS - Sejumlah warga Desa Koto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, NTT menyesalkan dugaan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah di Desa Poto.

"Saya merasa kecewa karena pengurusan sertifikat tanah itu harusnya gratis, namun dipungut biaya," ucap warga Desa Poto Markus Poy, di kantor Camat Fatuleu, Kabupaten Kupang, Sabtu (2/7/2022).

Dia menjelaskan, setiap bidang tanah dipungut Rp50.000.

Baca Juga: Bukit Fatuhan Kolbano di TTS Longsor, Badan Jalan Tertutup Material

"Saya punya bidang tanah yang saya urus untuk dapat sertifikat itu sebanyak 3 bidang. Tiga bidang yang saya urus itu saya harus menyetor Rp150.000 kepada Pemerintah Desa Poto," ucapnya.

Pungtan uang itu, kata dia, menjadi uang makan untuk aparat  Desa Poto.

Dia menilai ada yang menggunakan momen itu untuk mencari keuntungan. Apalagi sudah banyak warga yang menyetor pungutan itu.

Baca Juga: Lampu Lalu Lintas di Bundaran El Tari tidak Berfungsi, Beberapa Kali Terjadi Kecelakaan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Bernadus Poy kepada victorynews.id mengatakan di Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak ada biaya.

Halaman:

Editor: Paschal Seran

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X