BPN Kabupaten Nagekeo Tepis Isu Adanya Mafia Tanah di Waduk Lambo - Mbay

- Selasa, 20 September 2022 | 15:53 WIB
Kepala BPN Kabupaten Nagekeo Dominikus B Insantuan saat memberikan keterangan pers kepada awak media di ruang kerjanya tepis terkait isu adanya mafia tanah di dalam BPN Kabupaten Nagekeo, Selasa (20/9/2022).  (victorynews.id/Bernard Sapu)
Kepala BPN Kabupaten Nagekeo Dominikus B Insantuan saat memberikan keterangan pers kepada awak media di ruang kerjanya tepis terkait isu adanya mafia tanah di dalam BPN Kabupaten Nagekeo, Selasa (20/9/2022). (victorynews.id/Bernard Sapu)

MBAY, VICTORYNEWS - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT Dominikus B Insantuan menepis isu terkait adanya mafia tanah di dalam BPN Nagekeo terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo-Mbay  dalam hal Uang Ganti Rugi (UGR) lahan.

Kepala BPN Kabupaten Nagekeo Dominikus B Insantuan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/9/2022) mengatakan, ada sekelompok orang maupun kelompok yang melakukan pemufakatan jahat dengan objek berupa aset tanah milik orang lain.

Baca Juga: Warga Dua Desa di Nagekeo Terima Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN Waduk Lambo

Dominikus menyampaikan, jika ada oknum BPN Kabupaten  Nagekeo yang terlibat dalam dugaan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN tidak akan segan memberikan sanksi terberat terhadap oknum tersebut.

"Jika ada oknum Kabupaten BPN Nagekeo yang terlibat dalam dugaan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN tidak akan segan memberikan sanksi terberat terhadap oknum tersebut," tegasnya.

Dominikus menjelaskan, pembayaran pemberian ganti kerugian tahap II tahun 2022 pertama validasi BPN sebanyak 267 bidang seluas 1.930.587 M2 senilai Rp98.753.720.000 dengan jumlah bidang yang memenuhi ketentuan (Persetujuan LMAN) sebanyak 219 seluas 1.242.435 M2 senilai Rp71.166.630.000.

Baca Juga: Polda NTT Periksa 63 Saksi dan 12 Ahli Sebelum Tetapkan Ira Ua Jadi Tersangka

Selanjutnya, Dominikus menambahkan, bidang tanah yang dibayarkan sebanyak 164 bidang seluas 1.057.602 M2 senilai Rp56.177.600.000,-

Dominikus menambahkan, bidang tanah yang tertunda pembayaran sebanyak 55 bidang seluas 184.833 M2 senilai Rp14.989.030.000.

Jumlah bidang yang akan dikonsinyasi sebanyak 52 bidang seluas 147.694 senilai Rp13.410.180.000 dan 3 bidang seluas 37.039 senilai Rp1.578.850.000 masih terdapat sengketa kepemilikan, sertifikat terdapat hak tanggungan dan meninggal dunia.

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkab Ende Dukung Bank NTT Jadi Bank Devisa

Senin, 19 September 2022 | 18:41 WIB

Bupati Nagekeo Ajak Masyarakat Tanam Anakan Bambu

Sabtu, 17 September 2022 | 05:00 WIB
X