OJK Tau Mau Lagi Ada Dana Mengendap di Bank Daerah

berbagi di:
Ilustrasi OJK

 

 

 

Dana daerah yang mengendap di perbankan dinilai sudah ada sejak lama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini akan didorong untuk bisa cepat terserap oleh daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menceritakan dana mengendap di daerah memang terjadi setiap tahun.
“Sejarahnya begini, dana yang masuk ke BPD itu setiap awal dan akhir tahun, daerah dapat dana untuk bayar gaji pegawai dan proyek pembangunan di daerah. Memang ada jeda dana tak digunakan sebelum pembangunan berjalan. Di sinilah yang harus didorong, pembangunannya,” kata Heru di Gedung BI, Rabu (9/8).
Dia menjelaskan, dana alokasi umum tersebut adalah sumber dana pihak ketiga (DPK) BPD. “Yang akan kita dorong adalah bagaimana dana tersebut cepat terserap. Manajemen proyek harus dibenahi agar dana bisa berputar dan tidak mengendap,” ujarnya.

 

Kemudian dia menjelaskan OJK akan meminta bank daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dana alokasi terdebut.

 

“Kami juga akan minta bank lebih aktif cari dana dari masyarakat dan tidak mengandalkan dana alokasi umum sebagai sumber pendanaan,” jelasnya.

 

Heru mengaku terus memantau pendanaan dari BPD untuk mengawasi dana-dana yang berpotensi mengendap di perbankan daerah.

 

Mengutip data Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) per Desember 2016 DPK tercatat Rp 372,6 triliun atau naik 5,87% dibandingkan periode 2015 sebesar Rp 351,96 triliun. Kemudian untuk posisi kredit BPD mencapai Rp 334,23 triliun atau naik 4,56% dibandingkan posisi Desember 2015 Rp 319,66 triliun. (ang/ang)

 

 

Sumber: Detik