OPD Dituntut Tinggalkan Pemikiran Ego Sektoral

berbagi di:
foto-hal-01-cover-211120-prof-kameo

 

Staf khusus Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Daniel Kameo menyampaikan materi di depan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPJ Tahun 2020, Jumat (20/11).

 

 

 
Mikhael Umbu

 

 
PARA perencana di birokrasi yang merumuskan kebijakan pembangunan daerah serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, harus meninggalkan pola kerja lama yang ego sektoral.

Mereka dituntut berpikir secara sistem serta memiliki pemahaman konseptual berbasis riset, dan tidak boleh ngarang.

Penegasan itu dikemukakan Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof Daniel D Kameo, ketika membawakan materi pada Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPJ Tahun 2020 Pemprov NTT, Jumat (20/11).

“Perencanaan daerah sebagai sumber keutuhan pemikiran. Karena itu, orang perencana harus berpikir serentak, tidak satu-satu. Kita perlu dukungan data yang valid. Data ada banyak tetapi lemah di informasi. Data yang ada tidak pernah dianalisis sehingga tidak ada informasi untuk dibuat dalam kebijakan politik,” kritik Guru Besar Bisnis Universitas Satya Wacana Salatiga ini.

Dijelaskannya, ada tiga hal yang perlu disinkronkan yakni secara vertikal antara RPJMN, RPJMD, RKPD; secara horizontal visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi dan kebijakan dan secara siklus atau saling terkait antarsektor. “Karena itu, pimpinan OPD sekarang lagi pusing karena tidak pernah berpikir sistem. Selama ini mereka berpikir sektoral. Sekarang tidak boleh lagi. Kita perlu pola kolaborasi untuk diterapkan di NTT,” katanya.

Menurut Prof Kameo ada tiga unsur inti dalam perencanaan pembangunan daerah yakni pertama, apa yang ingin dicapai; kedua, dimana kita berada dan dalam kondisi seperti apa saat ini; dan ketiga, bagaimana caranya untuk mencapai keinginan tersebut.

“Setelah kita mengetahui ketiga hal ini maka kita lakukan analisis dan proyeksi kondisi saat ini dengan menetapkan visi, tujuan dan target. Untuk itu diperlukan misi, kebijakan, strategi dan program,” tegas mantan Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.

Pada bagian lain, Prof Kameo mengatakan, NTT belum mampu keluar dari kemiskinan karena tidak ada manager yang bagus yang mampu mengolah aset atau kekayaan ini menjadi nyata.

“Birokrasi yang harus mengubah potensi ini menjadi riil; dari yang tertimbun di dalam tanah menjadi naik ke atas. Dari tanah kosong menjadi ada jagung di atasnya, ada sapi di atasnya. Itu yang kita realisasikan. Untuk itu kita perlu data atau informasi,” pungkas Prof Kameo di hadalan peserta Bimtek di aula Fernandez Kantor Gubernur Jalan Raya El Tari Kupang.
Selalu Ada Gap

Di tempat yang sama, Staf Khusus Gubernur NTT Dr David BW Pandie mengatakan, pemerintah sebagai agent of development harus menyampaikan berbagai program yang dikerjakan agar rakyat dapat mengetahuinya. “Dalam konteks demokrasi, rakyat berhak tahu program-program yang dikerjakan pemerintah. Banyak espektasi masyarakat yang tinggi tetapi selalu ada gap atau kesenjangan di masyarakat,” tegas David.

Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan belum maximal. Karena itu perlu perbaikan kinerja pemerintah. “Belum semua memiliki kemampuan terandalkan dalam perencanaan,” katanya.

“Kita tidak boleh terlena, karena masyarakat sekarang selalu klaim kinerja pemerintah. Sekarang dibutuhkan komitmen kinerja dan mindset yang baik. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap David.

Kepala Bagian Pengembangan Daerah, Pejabat Politik dan Pejabat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan selaku moderator, mengatakan, sebagai ASN di Provinsi NTT harus selalu optimis. “Pertama kita harus optimis bahwa apa yang kita rencanakan dapat kita lakukan dan bisa kita capai. Kedua, kita harus berpikir out of the box. Yang ketiga mindset. Apapun yang kita dengar, kita baca, kita lihat tapi kalau mindset kita tidak berubah maka akan sia-sia,” tutur Rita Wuisan. (*/D-1/yan/ol)