Opini: Cacat Legitimasi Estetis dan Etis BOP Halal

berbagi di:
Labuan Bajo

Oleh Lukas Benevides
(Staf Pengajar Pra-Novisiat Claret Kupang)

 

 

Sebagai warga NTT, saya kira menarik untuk menilik wacana kebijakan Badan Otoritas Parawisata (BOP) Halal di Labuan Bajo (Victory News, 4/5/2019). Menariknya, bukan karena logis dan menjanjikan, melainkan ganjil. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dengan tegas menolak wacana ini dengan kurang lebih tiga kategori rasionalitas. Pertama, soal tata cara administrasi kenegaraan. Wacana BOP halal di Labuan Bajo tidak berkoordinasi dengan Pemprov NTT. Maka, BOP halal tersandung ‘maladministrasi’. Kedua, ihwal dunia wisata. Domain wisata tidak mengenal kategori halal-haram, tetapi clustersocial, yakni the lux, middle class, dan social class. Jadi, BOP halal cacat secara sosial.

Ketiga, perihal prinsip moral. Terminologi halal selalu mengandaikan haram. Kalau ada hal yang dihalalkan di Labuan Bajo, pasti ada juga yang diharamkan. Selain itu, wacana BOP Halal bak tamu yang mendatangi NTT tanpa menyampaikan ‘permisi’ kepada tuan rumah. Hal ini tentu menodai kesadaran moral warga NTT. Jualan BOP Halal memiliki isi moral, tetapi tidak menghargai moralitas (norma sopan santun) masyarakat lokal. BOP Halal dengan demikian terkendala cacat etis.

Berpijak pada tanggapan Gubernur di atas, menurut saya terdapat kerancuan berpikir di dalam diskursus BOP Halal. Saya sepakat dan ingin mendalami argumentasi Gubernur NTT, terutama terkait kategori kedua dan ketiga.
Esensi Pariwisata: Estetika
Tentu entitas pariwisata memiliki banyak aspek di dalam hidup bermasyarakat. Kehadiran pariwisata memiliki efek ekonomi, sosial, politik, dan bahkan religius. Namun itu efek, hal kedua yang baru bisa kita bicarakan kalau sesuatu sudah berada. Alasan keberadaan, raison d’etre, locus wisata sebenarnya adalah estetika. Estetika memiliki dua pengertian (Malpas, 2003:34). Pertama, estetika adalah studi mengenai keindahan dalam seni dan alam. Kedua, estetika mengacu pada seluruh proses persepsi dan sensasi manusia. Pendeknya, estetika berurusan dengan relasi resiprokal subjek- objek seni. Di dalam kerangka ini, estetika tidak berkaitan sama sekali dengan norma moral agama apapun, apalagi moralisme.

Estetika memiliki logika seni. Logika seni tidak normatif dan eksakt sehingga berpretensi dan berpotensi membingkai (enframing) dan mengamputasi realitas. Logika seni itu let it be, meminjam ide Martin Heidegger, atau anything goes dalam konsepsi Jean Francois-Lyotard.Berbeda dengan logika ilmu-ilmu eksakta dan normatif yang cenderung doktriner dan mendikte, estetika-seni membiarkan semuanya tampil di atas panggung realitas dengan segala kemungkinannya dan mengalir alami.

BOP Halal merupakan sebentuk wadah normatif-legal-moral religius. Bila wadah semacam ini memasuki wilayah estetika-seni, panggung estetika-seni akan kehilangan ruang kreavitas bahkan mati. Maka, upaya semacam ini tidak lebih dari hegemoni dan penjajahan simbolik. Alih-alih ikut mengembangkan kawasan wisata Labuang Bajo, BOP Halal malah bisa memandekkan kemungkinan kemajuan ke arah yang lebih menakjubkan.
BOP Halal: Moralisme bukan Etika
Kelihatan BOP Halal membawa intrik moralisme ke dalam area estetika pariwisata. Terminologi moralisme kasarnya boleh disebut sebagai penilaian moral yang berkelebihan libido normatifnya atau preskripsi moral yang tidak bisa mengendalikan nafsu kontrolnya. Moralisme dalam scope yang luas adalah segala bentuk stigma dan evaluasi moral berdasarkan perspektif normatif tertentu yang menempelkan kategori baik atau buruk, halal atau haram, suci atau dosa, pada semua bentuk tindakan dan barang. Pendek kalimat, moralisme di sini dipahami sebagai ambisi moralitas untuk mencaplok semua domain hidup, padahal language game-nya berbeda (Bdk. Lyotard, 1984: 10-11; 1988: 10).

Moralisme BOP Halal tampak dalam stigma ‘halal’ yang selalu mengandaikan ‘haram’ sebagai oposisi binernya. Oposisi biner selalu memviktimisasi. Ketika produk wisata tertentu dinilai halal, yang lain tidak halal, maka produk lain akan menjadi korban di dalam kompetisi pasar. Di balik produk, terdapat penjual, warga masyarakat. Maka, stigma halal turut mendatangkan malapetaka bagi warga kecil yang berjualan di area wisata Labuan Bajo.

Bila merambah ke ruang publik, BOP Halal harus bertanggung jawab terhadap tuntutan legitimasi etis. Legitimasi etis adalah sebuah keniscayaan di dalam hidup berbangsa karena menyentuh dasar kemanusiaan dan kepentingan banyak orang. Berbeda dengan moralisme, legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang BOP Halal dari segi norma-norma moral (Bdk. Magnis-Suseno, 1987:72-78). Etika mempertanyakan apa dasar prinsip moral yang berada di balik BOP Halal. Etika berbeda dengan moralitas yang mengurusi rumah tangga norma-norma moral setiap kelompok. Topik estetika-seni tidak bisa dinalar dengan perspektif moral religius.

BOP Halal merupakan program Kementerian Pariwisata. Maka, tentu saja BOP Halal berpayung asas legalitas, memiliki aturan yang mematuhi rasionalitas hukum. Kementerian Pariwisata boleh saja memiliki banyak produk aturan yang mendasari program BOP Halal. Namun, legalitas belum tentu bisa dibenarkan secara etis. Apakah aturan-aturan tersebut sudah merepresentasi kepentingan dan terutama martabat hidup layak semua warga yang terkena kebijakaan BOP Halal?

Di hadapan pengadilan legitimasi etis, bila BOP Halal membawa moralitas kelompok atau agama tertentu, ia tidak tahan uji. Legitimasi etis menuntut prinsip moral apapun yang diaplikasikan di dalam hidup bermasyarakat harus merepresentasi kehendak dan kesadaran moral masyarakat terkait, bukan kelompok tertentu. BOP Halal tidak bisa dijadikan fasilitas untuk mentransfer ajaran moral partikular kelompok tertentu ke dalam arena res publica.
Intrik Problematis BOP Halal
Di halaman yang sama, Harian Victory News mendeskripsikan BOP Halal berdasarkan pernyataan Wisnu, Tim Percepatan Pariwisata Halal Kementrian, sebagai “segala fasilitas dan layanan boleh digunakan oleh umat Muslim, namun bukan berarti semua harus disertifikasi halal”. Di sini kelihatan kelompok mana yang bermain di belakang BOP Halal. BOP Halal dengan demikian merupakan instrumen penerjemahan ajaran moral agama tertentu ke dalam kebijakan hidup bersama. Strategi semacam ini cacat secara etis di dalam hidup bersama karena memaksakan konsep satu kelompok ke kelompok lain, menghegemoni ruang kreasi kelompok yang memiliki ajaran moralitas religius lain.

BOP Halal dengan demikian, cacat secara administratif, estetis, dan etis. Kalau begitu, sah dan logis, bila masyarakat NTT yang diwakili oleh Gubernur NTT menolak BOP Halal. BOP Halal memiliki arena main yang berbeda. Destinasi wisata Labuan Baju bukan tempat ziarah agama tertentu. Kawasan wisata Labuan Baju milik semua warga Indonesia, terutama warga lokal dan pemerintah daerah. Tidak sah secara etis dan logis kelompok tertentu yang membocengi Pemerintah Pusat ingin memaksakan kehendak moralnya kepada pariwisata Labuan Bajo yang dimiliki banyak warga dengan beragam latar belakang. Pemaksaan aplikasi BOP Halal di Labuan Bajo alih-alih mendatangkan kemasalahan publik malah menciptakan gesekan konflik horizontal. Kalau secara estetis, administratif, dan etis BOP Halal mengalami cacat, tetapi masih dipaksakan aplikasinya, harus dicurigai ada hidden agenda di balik itu. BOP Halal hanya akan menimbulkan bencana bagi masyarakat Labuan Bajo dan Pemrov NTT.