Opini: Gotong Keroyok ‘Human Trafficking’

berbagi di:
Ilustrasi Human Trafficking

Oleh Lukas Benevides
(Staf Pengajar Pra-Novisiat Claret Kupang)

 

 

Masalah “human trafficking” di NTT bukan kasus sederhana. Sejak 2014, Kementerian Ketenagakerjaan sudah membunyikan lonceng kedaruratan kasus perdagangan orang di NTT. Selama 2014-2018, terdapat 407 PMI NTT meninggal dunia. Selama tahun 2019 per Mei saja sudah 49 PMI asal NTT kehilangan nyawa. Apakah ini bukan indikator bahwa “human trafficking” di NTTadalah masalah yang struktural dan massif?

 

Pendekatan Perspektif Korban
Pendekatan perspektif korban sudah sangat familiar di kalangan aktivis dan akademisi “human trafficking”. Perspektif korban biasanya dipahami sebagai pendekatan berbasis kebutuhan korban atau korban sentris. Pendekatan ini merupakan advokasi yang didasarkan pada kehendak dan kepentingan korban. Ringkasnya, pendekatan ini bisa beroperasi kalau korban sendiri sadar dan mau dibantu (Bdk. Rijken dalam Piotrowicz dkk, 2018:239-249).

Pendekatan perspektif korban sangat humanis dan krusial, tetapi juga sangat riskan. Masalahnya adalah bagaimana jika korban sendiri tidak sadar sebagai korban sehingga tidak mau dibantu? Banyak korban perdagangan orang tidak menginsafi diri sebagai korban karena terminologi korban sering diasosiasikan dengan kelemahan, pasif, “helpless”. Definisi korban secara legal oleh “The UN Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power states” sendiri masih problematis (A/RES/40/34, 29/11/1985). Ada dua masalah di dalam konsepsi korban. Pertama, ruang lingkup tindakan apa yang mengkonstitusi tindakan “trafficking” masih diperdebatkan. Kedua, bagaimana jika suatu tindakan “trafficking” tidak dapat diinvestigasi? (Rijken, 2018:240).

 

Kompleksitas “Human Trafficking
“Human trafficking” merupakan fenomena kompleks yang sulit untuk dideteksi simpton-simptonnya karena bersifat polikausal.Silvia Scarpa (2008:12-16) pernah mengulas banyak biang keladi dari penyakit sosial ini seperti “interlinked push and pull factors” hukum ekonomi pasar, kemiskinan, kelemahan pendidikan, ketidaksetaraan gender, globalisasi pasar dan tenaga kerja, modernisasi sistem travelling, tradisi dan budaya lokal, dan bahkan tradisi religius. Penelitian M. A. Clark juga membuktikan bahwa masalah perdagangan orang disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan politik (2003:247).

Kebudayaan dan tradisi lokal, termasuk praktek religius tertentu alih-alih mengemansipasi korban, malah menghipnotis korban menerima penderitaannya sebagai kehendak ilahi atau takdir hidup. Di NTT, banyak calo perekrut ilegal korban perdagangan orang adalah orang dekat atau lingkaran dalam keluarga korban seperti paman (om) korban sendiri. Otoritas seorang paman sangat dijunjung tinggi di dalam sistem kekeluargaan orang NTT, terutama daerah Timor. Kekerasan yang ditimbulkan oleh legitimasi tradisi religius dan sistem kekeluargaan adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik sangat mematikan karena membuat korban tidak sadar bahwa ia adalah korban. Korban turut mengamini kejahatan implisit atas dirinya. Korban menerima dominasi simbolik ini karena membutuhkan jaminan terhadap kepastian hidup (Bdk. Haryatmoko, 2010:12-19).

 

Genealogi Konsepsi “Human Trafficking
Perdagangan orang bukan fakta sosial yang baru mencuat di era modern sebagai “modern slavery”. Kejahatan kemanusiaan ini memiliki genealogi historis yang panjang bahkan sejak era Yunani dan Mesir kuno. Konstruksi makna sosialnya berbeda sesuai konteks penghormatan terhadap martabat pribadi manusia dan definisi manusia (Bdk. Alison Marie Behnke, 2015; Ryszard Piotrowicz dkk, 2018:3-10). Realitas patologis ini telah lama mencuri perhatian dunia dan menjadi isu global (Bdk. Kathryn Cullen-DuPont, 2009). Kompleksitas ini bahkan diakui sendiri oleh “UNCHR ‘Report of the Secretary General ‘Traffic in Women and Girls” (UN DocE/CN.4/2002/80, 49).

Di dalam definisi legal internasional oleh Konvensi PBB juga masih terlihat polisemiterbuka esensi perihal perdagangan orang, “‘Trafficking in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of a threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position ofvulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consentof a person having control over another person, for the purpose of exploitation.Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of othersor other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practicessimilar to slavery, servitude or the removal of organs.” (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008: 2).Liz Kelly meragukan sejauhmana definisi ini berlaku dalam semua konteks dan isu (2005:69) karena beberapa elemen dibiarkan terbuka.

 

Gotong Keroyok
Menilik konstruksi fakta-data multidimensional di atas, saya kira kita memerlukan tiga hal. Pertama, membangun kesadaran individual-komunal dan gerakan kolektif. Kedua, diperlukan pendekatan multiperspektif. Ketiga, diperlukan wadah konstitusional yang berdaya mencegah korban potensial, menangani sebab.

Pendekatan perspektif korban menemui buntu pada ketidaksadaran korban atas status dirinya. Lantas apakah kita tidak berdaya lagi untuk membantu korban? Ketika kesadaran individual terhipnotis, kesadaran sosial yang mampu mendobrak. Ada dua hal di sini. Pertama, korban konkret sendiri harus menginsafi dan terbuka untuk membantu dan dibantu. Kedua, bila korban konkret tidak siuman, kita sebagai korban eksistensial yang mengambil bagian di dalam kemanusiaan yang sama wajib untuk membantu korban. Bagaimana korban individual dan komunal ikut terperangkap di dalam frekuensi kesadaran yang sama adalah proyek yang harus dipikirkan bersama. Sasaran kita adalah kedaruratan perdagangan orang NTT tidak membeku di dalam kesadaran para aktivis, tetapi tertular ke semua segmen sosial. Kesadaran bersama selanjutnya diupayakan dengan modalitas tertentu untuk menjadi gerakan bersama. Tindakan kolektif adalah strategi gotong keroyok multijurus yang dapat menumpas kejahatan massal.

Kesadaran korban konkret dan kesadaran eksistensial bersama semua warga NTT adalah kapital utama untuk membangun pendekatan multiperspektif. Perdagangan orang adalah kasus stukturaldan masif. Karena itu, lawan yang sepadan adalah memberantas dari semua sisi. Misalnya, perihal ketidaksadaran korban dapat diatasi dengan pendekatan filsafat dan psikologi. Korban yang mengalami trauma tidak hanya didekati dengan “trauma-healing”, tetapi juga dengan keadilan rektifikasi (Bdk. Nozick, 1974: 150-153, 177-178) agar korban sungguh merasa adil. Calo perekrut ilegal yang berasal dari lingkaran keluarga dapat diatasi dengan pendekatan keagamaan, kultural, dan hukum.Kita tidak hanya menyadarkan dengan sosialisasi, tetapi juga mempengaruhi kebijakan publik untuk mentransformasi realitas sosial. Pendekatan multiperspektif seperti ini sudah dikaji oleh beberapa peneliti: Mary C. Burke dkk (2013), Michael J. Palmiotto dkk (2015), Julia Maria Muraszkiewicz (2019), Shiro Okuboand Louise dkk (2011).

Pendekatan multiperspektif tidak hanya berurusan dengan akibat. Setelah korban berjatuhan, kita baru mengadvokasi. Pendekatan ini harus mencegah korban potensial. Perekrut ilegal yang sudah tercium harus ditindak secara hukum. Untuk itu, dibutuhkan satu wadah untuk memayungi semua pendekatan. Wadah konstitusional ini bertugas memonitor data dan memoderasi penindakan multiperspektif atas kasus-kasus perdagangan orang.