Opini: Libido Kekuasaan dalam Lipatan Oligarki Partai

berbagi di:
fb-img-1547295106996-5c39e417677ffb4b85315ab9

Oleh Marsel Robot
(Dosen Universitas Nusa Cendana, Kupang)

 

 

Pascapertemuan Jokowi dengan Prabowo di Moda Raya Terpadu (MRT) Senayan, Jakarta 13 Juli 2019, situasi politik malahan tambah ruwet, tengik dan terasa bagai masak di luar mentah di dalam. Pertemuan itu memang dilumuri teka-teki. Hasilnya memang rugi dan na’if. Bayangkan, begitu mudah menelantarkan kubu masing-masing. Intensi pertemuan itu memang bukan rekonsiliasi organik yang sengaja disilabuskan (diskenariokan) untuk mengembalikan keadaan dan meratakan jurang rivalitas. Akan tetapi, di sana ada sebuah adegan politik tingkat tinggi yang ditimbuni kemungkinan-kemungkinan dan pengkhianatan. Efek pertemuan Jokowi-Prabowo, pertama, ziarah kolosal (berjemaah) partai koalisi sayap Jokowi-

Maruf mengunjungi istana untuk menggantang jabatan atau meminta jatah kursi kabinet akhirnya terbengkalai. Bahkan, skema-skema kabinet yang dirancang menjadi porakporanda, roadmap (peta jalan) pemerintahan Jokowi jilid II ditipeks (dihapus). Sekutu Jokowi-Ma’ruf tersedak digertak oleh milisi Prabowo yang seakan menggembos koalisi, banyak pula permintaannya. Sebaliknya, sekutu Prabawo dibiarkan tergadai dalam kemeranaan.

Kedua, perilaku yang terkesan nyentrik dan agak ugalan ialah ikhtiar politik Megawati Soekarnoputri bertemu Prabowo, Surya Paloh sang flamboyan itu bertemu dengan Anis Baswedan (Gubernur DKI Jakarta). Pertemuan tokoh-tokoh itu seakan menyiram spekulasi. Keadaan pun seakan dikelilingi pertanyaan. Semisal apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo adalah usaha rekonsiliasi politik guna menebus tensi politik yang selama ini terpanggang di padang-padang rivalitas yang begitu sangar dan seram. Ataukah rekonsiliasi ini merupakan usaha mencangkul jalan politik menuju 2024? Lantas, PDIP dan Gerindra bersekutu mengusung paket capres Prabowo dan Wapres Puan Maharani. Demikian NasDem di bawah rezim Paloh menyodok Anis Baswedan sebagai capres 2024. Bukan Surya Paloh kalau imajinasi politiknya setajam mata elang. Kalkulatif dan prediktif.

Misalnya, NasDemlah partai yang pagi-pagi mengusung Jokowi menjadi capres 2019. NasDem yang paling pertama mendukung Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat. NasDem pula yang pernah menyarankan Ahok untuk tidak maju dalam Pilgub DKI. Bahkan, NasDemlah yang menyorong Ma’ruf Amin untuk berpasangan dengan Jokowi guna memanen suara dari umat Islam yang masih belepotan dengan emosi keagamaan. Ataukah, NasDem rada sungut gara-gara Gerindra masuk dalam aula koalisi Jokowi-Ma’ruf? Terancam bakal digusur Gerindra dalam permainan perebutan kursi kabinet. Nasdem menggertak Jokowi dengan mengambil jarak atau berstatus sebagai oposisi bersama Anies Baswedan.

Politik memang sering bermain dengan rasa karatan (mati rasa). Bayangkan, belum melantik Jokowi-Maruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tokoh-tokoh politik sudah membentang wacana baru untuk presiden 2024. Semula diduga, pertemuan Mega-Prabowo menjadi kapsul penenang masyarakat yang selama 10 bulan saling bertaji dengan kata-kata berbisa dan orasi-orasi berkadar kebencian. Kian terang terlihat betapa kuatnya hasrat berkuasa. Megawati yang lebih banyak menggunakan metafora dalam frasa politik meminta Prabowo untuk turun gunung keempat kalinya dicalonkan sebagai Presiden pada Pilpres 2024. Megawati sudah mereken hasil suara kemarin yang sangat signifikan bagi Wowo (Prabowo).

Sebaliknya, ajakan Megawati menyilaukan mata Wowo. Ia pun, tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, bergenit dengan koalisinya, langsung mengambil langkah lurus bertemu Megawati. Kubu yang ditinggalkannya melemparkan tuduhan bahwa Wowo telah mengkhianati koalisi. FPI dan Alumni Persaudaraan 212 merasa ditinggalkan di tepi jalan, mungkin tanpa meninggalkan siri-pinang. Usaha memulangkan Habib Rizieq pun terbengkalai. Padahal, FPI, AP 212 merupakan brigade paling kuat melakukan tawuran verbal di media sosial dan begitu militan berkaok-kaok agar kubu Jokowi keok. Politik dalam dirinya adalah mawar berduri. Indah dan menyakitkan sekaligus. Kini, FPI dianggap sebagai penumpang gelap oleh kubu Prabowo.

Semakin kentara bahwa perjumpaan Mega-Prabowo lebih mengekspresikan libido kekuasaan oligarkis. Sejak pertemuan di Teuku Umar (kediaman Megawati) 24 Juli lalu, Mba Megawati selain menyiapkan nasi goreng, juga menyajikan sekerat metafora untuk Wowo dengan pertanyaan, “Mau bertempur lagi?” Pertanyaan pendek yang mungkin dapat mengubah sejarah bangsa ini jauh lebih gurih daripada nasi goreng Mba Mega. Jika demikian, oligargi partai menjadi sangat masif dan merusak tatanan pertumbuhan demokrasi negeri ini. Seperti Anda pahami, oligarki merupakan pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok elit demi kepentingan kelompoknya. Orientasi kelompok menjadi misi yang tidak tertempel pada papan partai, tetapi dilengketkan pada hasrat dan libido para penguasa partai. Oligarki hanya menjadikan rakyat sebagai kuda beban. Kekuatan partai membangun oligarki dengan cara menyedot elit partai politik. Partai ditumbuhi selera borjuis dan partai gurem tidak dapat melakukan oposisi selain pasrah dan bersujud pada partai besar.

Pada adegan lain, Anda dapat menyaksikan pidato Megawati ketika membuka kongres PDIP 8 Agustus lalu di Bali. Tubuhnya meliuk angkuh di podium, ekspresi dilumuri tawa sinis. Tetapi yang paling memilukan dan memalukan sekaligus ialah Megawati begitu cengeng, merengek-rengek meminta jatah menteri kepada Jokowi supaya diatur lebih banyak dari PDIP. Dalam kongres yang diikuti jutaan mata rakyat Indonesia hanya mendengar dagelan meminta jatah kursi kabinet, bukan program, atau gagasan yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tidak sepatah kata pun Megawati mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang memilih hingga PDIP meraih kemenangan signifikan. Apalagi meminta maaf kepada rakyat selama terjebak atau dijebakkan dalam rivalitas dan para korban aksi penolakan pemilu. Tak terlihat adab kebangsaan dalam pidato Megawati. Mega dan sejumlah petinggi partai lain amat angkuh di atas gundukan suara rakyat. Ketahuanlah bahwa partai mirip agen tenaga kerja untuk mengirimkan orang ke Senayan. Kita terlampau terpesona dengan kekuasaan dan menjadikannya takta nirwana.
Sandiwara-sandiwara politik belakangan cenderung membangun kekuatan oligarki bagi kelompok elit partai. Selama ideologi partai adalah ideologi kepentingan kelompok, maka oligarki partai menguasai Republik. Posisi rakyat hanya sekadar tameng, malahan menjadi pelanduk. Sering kata “rakyat” dijadikan bendera perjuangan yang hanya diperlukan selama sembilan bulan (musim kampanye) setiap lima tahun. Rakyat lebih banyak hidup dan dihidupkan secara simbolik, melampaui realitasnya.

Lawan dan kawan “bertukar tangkap dengan lepas” (meminjam baris puisi Amir Hamzah). Sebab, mereka mengabdi pada kepentingan kelompok. Karena itu, yang abadi dalam politik adalah kemenduaan dan keadaan yang dilumuri spekulasi. Anda harus mampu membaca keadaan dalam larik-larik keuntungan kekuasaan. Militan bergerilya menyusuri ruas-ruas angin politik sambil mereken secara kuantitatif dan kualitatif sekaligus.

Misalnya, kapan menjadi musuh dan kapan menjadi kawan, atau pura-pura menjadi lawan, kapan pura-pura menjadi kawan. Wilayah rabun itu adalah ruang rindu paling romantis untuk memadu hasrat berkuasa para pendamba jabatan. Di sana ada tetes kebengisan, pengkhianatan, persekongkolan, kemesrahan artifisial, dan keramahan buatan. Hanya orang bermain dalam ruang remang dan beriman pada keadaan yang mampu bertahan di sana, di aula politik.