Opini: Melampaui Syarat Normatif Caleg

berbagi di:
Melampaui Syarat Normatif Caleg

Oleh Frans Muskanan
(Dosen FISIP Undana Kupang)

 

 

 

Riak kandidasi calon anggota legislatif (caleg) dalam satu dua minggu terakhir menyita perhatian banyak pihak. Betapa tidak, ratusan, bahkan ribuan orang bersaing untuk mendapatkan kursi parlemen di semua level atau tingkatan kelembagaan legislatif (pusat sampai ke daerah).

Di NTT, 957 orang mendaftarkan diri sebagai caleg. Mereka terdiri dari 608 caleg laki-laki dan 349 perempuan dan datang dari 16 partai politik. Mereka akan bertarung di delapan daerah pemilihan (dapil) di seluruh NTT.
Di tingkat pusat, sebanyak 14 orang pejabat dan mantan pejabat berikut dua orang istri bupati dan seorang istri gubernur bersaing mendapat kursi parlemen. Fakta itu menunjukkan bahwa kekuasaan memproduksi dan mereproduksi kekuasaan pula; entah dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang lain (ntt.kpu.go.id).

Membaca nama-nama caleg tersebut, sulit untuk tidak mengatakan bahwa kekuasaan, oleh beberapa orang tertentu, dipakai untuk membentuk kekuasaan dalam modelnya yang lain. Meminjam Giddens (1984), modalitas ternyata dipakai untuk memproduksi beragam kekuasaan. Di sini, modal sosial, politik, ekonomi dan budaya dikerahkan untuk membentuk kekuasaan dalam wujud yang lain.

Pertanyaan kemudian ialah apakah kekuasaan dapat diproduksi semudah itu? Tidak. Kekuasaan memang tidak mudah didapat dan sulit diperoleh. Yang memudahkannya ialah kemampuan memanfaatkan beragam kekuasaan yang telah ada, melalui modalitas sosial dan politik, untuk digerakkan dalam mesin produksi politik.

Gugatan lanjutannya ialah apakah syarat menjadi anggota legislatif pun begitu mudah dan gampang? Tidak juga. Sebab, selain memiliki popularitas, seseorang harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Tujuannya agar orang tersebut dapat mendulang suara untuk kebesaran lembaga politik yang menaunginya.

Masalahnya ialah syarat yang disebut di atas terlampau normatif. Diperlukan indikator lain agar seorang caleg benar-benar berkualitas. Syarat lain tersebut sering diabaikan selama ini. Syarat itu ialah praksis moral dan etika. Syarat moral dan etika merupakan syarat penting yang melampaui dua atau beberapa syarat normatif lainnya.
Syarat Imperatif
Seorang politikus bisa dinilai sebagai politisi yang cerdas apabila memiliki jangkauan intelligence question yang sangat luas. Dia bukan seorang politikus yang baik apabila terjadi dekadensi moral pada dirinya sebagai makluk sosial.

Hal ini disebabkan karena moral merupakan salah faktor yang mencerminkan baik buruknya perilaku politisi di dalam dunia politik dan di tengah masyarakat. Sehingga tidak hanya intelektualitas yang menjadi keharusan bagi setiap politisi, akan tetapi moral juga merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang politisi.

Sejalan dengan ketentuan di atas maka terdapat implikasi moral dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Di dalam regulasi tersebut sesungguhnya telah termuat secara implisit asas moral sebagai syarat pencalonan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Asas moral ini termuat dalam bagian ketiga persyaratan bakal calon, Pasal 7 huruf H yang berbunyi “bukan mantan terpidana bandar norkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Persyaratan ini sangat jelas; bahwa calon anggota legislatif yang pernah terjerat dalam delik dan tindakan amoral tidak diperbolehkan oleh regulasi untuk menjadi calon legislatif. Meski demikian, dengan ketentuan tersebut, bukan berarti keseluruhan hak politiknya dicabut. Calon anggota legislatif yang pernah terkena kasus yang disebutkan di dalam regulasi tersebut hanya tidak bisa mencalonkan diri karena terbentur regulasi. Dia masih memiliki hak politik yaitu turut berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih karena memilih dalam pemilu juga merupakan hak politik.

Peraturan ini sesungguhnya telah menjawab beberapa tuntutan masyarakat yang sangat merindukan caleg yang bersih dari catatan kriminal dan tindakan amoral. Dengan dikeluarkan aturan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa ada komitmen moral yang masif dari pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki kualitas moral calon anggota legislatif lewat tinjauan regulasi.

Oleh karena itu konsistensi penerapan aturan menjadi keharusan oleh KPU dalam melakukan verifikasi bakal calon yang mendaftar dengan landasan yuridis yang telah ditetapkan. Di sisi lain, masyarakat mesti diberi ruang kebebasan untuk mengakses informasi dari bakal calon legislatif.
Kerja sinergis masyarakat, KPUD dengan bawaslu sebagai badan pengawas untuk melaporkan berbagai kejanggalan dalam penetapan calon anggota legislatif menjadi hal urgen. Semua itu bertujuan agar masyarakat dapat memilih dan memiliki anggota legislatif yang sungguh-sungguh representatif dan bersih dari delik dan tindakan amoral.
Peran parpol

Berangkat dari komitmen pemerintah di atas, parpol sebagai penyedia calon anggota legislatif seharusnya memiliki banyak pertimbangan dalam melakukan rekrutmen. Parpol tidak hanya melihat popularitas, elektabilitas dan juga intelktualitas calon.

Parpol perlu meninjau kembali moral dari calon kader partai sebelum merekrutnya menjadi calon anggota legislatif. Sebab faktor moral merupakan indikator krusial di tengah masyarakat yang telah melek politik praktis. Masyarakat pasti akan bertanya tentang siapa dan bagaimana latar belakang calon legislatif tersebut.

Masyarakat bisa memeriksa moralitas para calon. Jika parpol salah merekrut dan mencalonkan kadernya menjadi calon legislatif, itu akan berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap parpol. Citra negatif akan partai politik menjadi tetap melekat dan sulit hilang.

Di sisi masyarakat, ketelitian memeriksa rekam jejak calon menjadi keharusan. Di tengah hiruk-pikuk dunia politik yang serba pragmatis, masyarakat dituntut melek politik. Artinya, masyarakat perlu mempertanyakan siapa dan mengapa parpol mencalonkan orang-orang tersebut?

Legitimasi sosial dan politik para calon perlu dikaji dan diperiksa. Legitimasi sosial dan politik hanya dapat diperoleh ketika masyarakat tidak lelah memeriksa rekam jejak mereka. Ketika masyarakat teelah memeriksa rekam jejak sosial, politik, ekonomi dan budaya maka itu menjadi modal dalam pemilihan nanti.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, masyarakat perlu membuka dan mencari tahu lebih dalam rekam jejak para calon. Yang pasti, popular saja tidak cukup. Demikian pun, popularitas sulit diubah menjadi kekuatan elektabilitas jika calon tersebut memiliki rekam jejak yang buruk secara sosial. Dengan kata lain, selain popularitas, rekam moral, etika dan praksis moral dan etika tersebut di masyarakat perlu pula diperiksa. Itulah syarat imperatif di samping syarat normatif lainnya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan calon anggota legislatif yang mumpuni dan sungguh mewakili kita nanti ketika telah menduduki jabatan politisnya itu.