Opini: Menata Ulang Angkot di Kota Kupang

berbagi di:
foto-hal-04-penulis-opini-satu-310120

 

 
Oleh Elkana Goro Leba
(Pemerhati Masalah Sosial)

Semakin maju sebuah negara atau kota, maka semakin kompleks juga masalahnya. Kompleksitas itu termasuk tingginya mobilitas dan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan itu harus diurus dan diatur oleh pemerintah. Salah satu cara untuk mengatur perpindahan penduduk adalah melalui transportasi, baik pribadi maupun umum. Itulah sebabnya, transportasi menjadi jantung dalam semua kegiatan penduduk di semua daerah. Tanpa transportasi akan menyebabkan kegiatan manusia terganggu. Satu hal yang sangat penting adalah transportasi umum (public transport). Di perkotaan, kita kenal dengan sebutan angkutan kota (angkot). Saat ini, angkot adalah pilihan utama masyarakat perkotaan yang tidak mempunyai kendaraan pribadi, karena lebih murah dibanding dengan ojek dan taksi.

Meskipun demikian, transportasi umum tidak terlepas dari berbagai masalah dan kemelut. Masalah transprtasi umum itu, begitu kompleks dan rumit, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, India, Pakistan, Afrika dan sederet Negara duni aketiga lainnya. Permasalahan yang paling umum adalah polusi, ketidakaturan sehingga berdampak pada keamanan dan kenyamanan para penumpang. Di Indonesia misalnya, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya, mengatur transportasi seakan tidak pernah beres. Selain kota-kota besar tadi, kota-kota kecil dan ibu kota propinsi juga mengalami masalah yang sama, meskipun belum serumit kota-kota besar. Salah satunya Kota Kupang. Kota ini seharusnya menjadi barometer pembangunan bagi kota-kota lain di NTT, dalam segala bidang. Satu hal yang sangat penting dalam pembangunan itu adalah pembangunan angkutan umum yang berkualitas. Hal ini bersinggungan dengan pelayanan transportasi umum yang terintegrasi, aman, nyaman, mudah, teratur dan ramah, baik dari aspek lalu lintas maupun dari sisi bisnisnya.

 

Masalah Angkot di Kota Kupang
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Kupang, jumlah jalur angkot di dalam Kota Kupang ada sekitar 22 jalur yang terintegrasi dalam sekitar 10-12 lintasan (trayek) yang kita kenal dengan “Lampu 1, lampu 2 dan seterusnya”. Bicara tentang transportasi umum di kota ini, masih banyak bahkan terlalu banyak yang kita harus benahi bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat kota Kupang, terlebih para pengusaha angkot. Transportasi umum di Kota ini, terlalu jauh dari kata layak. Fakta di lapangan akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat para penumpang tidak nyaman naik angkot. Misalnya, adanya aksi copet dalam angkot, sopir yang ugal-ugalan dan mabuk miras, volume musik yang tinggi, perilaku penumpang lain (termasuk sopir) yang merokok dalam angkot, panas, pengap, serta armada dan infrastruktur pendukung yang tidak ramah disabilitas. Sehingga, para penumpang angkot belum mendapatkan hak-hak mereka, seperti rasa aman dan nyaman serta mudah sebagaimana tertuang dalam standar pelayanan minimum (SPM) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

Revitalisasi Transportasi Publik
Pertama, evaluasi trayek angkutan umum guna mempermudah akses dengan cara membuka trayek baru. Belum semua kelurahan di Kota Kupang terlayani oleh angkot. Masih ada sekitar sepuluh kelurahan yang belum dilayani angkot yang meliputi kelurahan Belo, Fatukoa, Liliba, Oesapa Selatan, Naimata, Fatufeto, Mantasi, Kolhua dan Kayu Putih serta Naioni. Akibatnya, masyarakat di kelurahan-kelurahan tersebut mengalami kesulitan dalam hal mengakses tranportasi umum. Mereka terpaksa harus berjalan kaki dan naik ojek yang tentu harus mengeluarkan biaya tambahan.

Kedua, menegakkan SPM bagi angkutan umum. SPM itu sudah tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 141 dan pasal 198. Jadi, sebenarnya ini tinggal ditegakkan saja, bukan lagi dibuat. Di sana sudah tersurat bahwa setiap layanan angkutan umum harus mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM itulah yang akan melindungi hak-hak masyarakat pengguna angkutan umum. Hak-hak pengguna itu meliputi jaminan untuk mendapatkan pelayanan yang baik seperti kemudahan akses, kenyamanan dan keamanan.

Ketiga, revitalisasi armada dan pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Usia armada angkutan umum di Kota Kupang saat ini
sudah terlalu tua. Rata-rata bemo di Kupang, pabrikan tahun 90-an ke bawah. Itulah yang juga menyebabkan banyak bemo yang mogok di tengah jalan. Selain menyebabkan ketidaknyamanan bagi para penumpang dan pengguna jalan lain, armada usia tua ini juga dapat merugikan para pengusaha angkutan karena biaya perawatan yang tinggi. Di samping itu, infrastruktur pendukung seperti halte dan jembatan penyeberangan juga belum memadai. Kesemuanya itu, tentu berakibat pada ketidaknyamanan para penumpang.

Keempat, peningkatan kapasitas institusi yang menangani angkutan umum. Merevitalisasi angkutan umum, harus juga merestrukturisasi organisasi Dinas Perhubungan yang berwenang mengurus Transportasi dan Infrastruktur. Peningkatan kapasitas itu bertautan lengsung dengan SDM dan anggaran, serta komitmen politik dari para pemimpin.

Selain itu, perlu juga untuk mengintegrasikan peran dan fungsi institusi-institusi lain yang ada hubungannya dengan transportasi umum. Misalnya Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, dan UPT Parkir ke dalam satu kesatuan tugas dan fungsi untuk mengelola transportasi umum yang sinergi dan terintegrasi. Hal ini sudah dilakukan oleh Negara-negara maju seperti Singapura yang memiliki Land Transport Authority (LTA), dan Jepang dengan Ministry of Land, Infrastructure, and Transport. Sinergitas itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan transportasi yang terpadu, efektif, dan efisien serta ada di dalam satu koordinasi.

 
Solusi: Menciptakan kompetitor yang sehat

Salah satu solusi agar angkutan umum itu dapat berbenah dengan sendirinya adalah menciptakan kompetitor atau pesaing yang sehat. Persaingan ini dapat mendorong adanya inovasi dan kreativitas dari para pengusaha. Kompetisi itu harus dirancang oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan memilki sumber daya yang mumpuni. Misalnya, dengan memperkuat BUMD guna menjadi kompetitor bagi pengusaha swasta. Caranya cukup sederhana. Pemerintah melalui BUMD hanya butuh armada yang desain lebih baik, aman dan nyaman dari pada yang ada sekerang. Maka dengan sendirinya para penumpang akan memilih yang lebih aman dan nyaman bagi mereka. Dengan demikian, pengusaha angkot akan berusaha untuk menyamai bahkan berbuat lebih baik dari kompetitor mereka.

Misalnya, pengadaan armada yang ber-AC agar penumpang tidak kepanasan di dalam angkot. Sopir dan kernet (kondektur) yang ramah terhadap penumpang dan taat terhadap aturan lalu lintas. Hal sederhana ini saja pasti akan membuat para penumpang untuk menumpang angkot yang ber-AC. Sehingga hal itu dapat menumbuhkan inovasi bagi para pengusaha angkutan di Kota Kupang yang sedari dulu tidak pernah berubah.