ASN Dilema, Menyoal Netralitas ASN Menjelang Pemilu 2024

Oleh Hina Mehang Patalu
Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

Tambur Pemilu 2024 sudah dibunyikan, berbagai tahapan telah dan sedang dijalankan.

Salah satu tahapan penting yakni pendaftaran Bakal Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga sudah dilaksanakan.

KPU sedang melakukan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemilu 2024 akan menjadi sebuah sejarah di Indonesia karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota serentak pada tahun yang sama.

Teknis pelaksanaan pemilu nasional (Pileg dan Pilpres) maupun pemilu lokal (Pilgub/Pilbup/Pilwakot) dilaksanakan pada bulan yang berbeda, namun tetap pada desain tahun yang sama yakni 2024.

Dalam nuansa Pemilu 2024, seperti halnya pemilu yang telah berjalan sebelumnya, netralitas ASN selalu menjadi topik hangat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan bahwa ASN harus netral.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

ASN pun wajib tidak berpihak terhadap segala bentuk pengaruh dan kepentingan.

Dalam Pilkada Serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 serta Pemilu legilatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019 serta Pemilihan kepala Daerah tahun 2020 diketahui banyak ASN yang belum bersikap netral.

Padahal, prinsip-prinsip netralitas ASN sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN.

Kode etik ini penting untuk mewujudkan ASN yang professional tidak hanya dalam kepemilikan kompetensi saja namun juga perilaku dalam menjalankan tugas.

ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik.