Mewujudkan Satu Data Penduduk Miskin

- Senin, 27 September 2021 | 14:13 WIB
FOTO HAL 05 PENULIS OPINI SATU 270921
FOTO HAL 05 PENULIS OPINI SATU 270921

Oleh Jefrianus Kolimo
(Guru di Sabu Raijua)



Persoalan pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini masih belum mencapai jalan akhir. Malah sebaliknya masalah secara bergantian terus menghampiri. Beragam upaya dengan gelontoran dana yang melimpah ruah malah ditilap. Pelakunya pun tidak dibayangkan sebelumnya untuk berlaku demikian. Ialah Juliari Batubara yang adalah bekas Menteri Sosial. Menteri Sosial seharusnya menjadi komando dalam perang melawan kemiskinan malah berbuat sebaliknya. Indonesia ibarat jatuh dan tertimpa tangga sebab perilaku korupsi semakin menggila di tengah wabah Covid-19. Akhirnya, jumlah masyarakat miskin terus merangkak naik. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019 mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia sebanyak 25,14 juta orang atau berada pada angka 9,41 persen. Namun, pada akhir 2020, BPS kembali mencatat penduduk miskin sebesar 26, 42 % atau naik 5, 09 % (https://databoks.katadata.co.id/).


Indonesia yang oleh Ismail Marzuki dilantunkan dalam lagunya sebagai negara yang aman dan makmur masih hanyalah lirik semata. Nyatanya kemiskinan masih belum pergi dan negara yang makmur rupanya hanya milik sebagian orang.


Sang komando pun diganti. Tri Rismaharini yang adalah mantan Walikota Surabaya dilantik memegang kemudi Kementerian Sosial. Ada asa yang mulai sedikit terlihat. Keberhasilannya memimpin Surabaya menguatkan asa. Kepeduliannya pada rakyat miskin semakin turut meyakinkan bahwa kemiskinan di Indonesia bisa dikalahkan. Namun ibarat perang, menaruh harapan hanya pada sang komando saja tidaklah cukup. Jika dalam perang sungguhan kita butuh senjata, maka dalam perang melawan kemiskinan di Indonesia kita membutuhkan data. Tetapi ironinya, data terkait penduduk miskin di Indonesia ditemukan banyak yang bermasalah. Menurut Tri Rismaharini, permasalahan pendataan pendutuk miskin adalah banyaknya data ganda (katadata.co.id,). Karenanya mewujudkan satu data penduduk miskin menjadi suatu keharusan.



Data Penduduk Miskin
Sudah sejak saban tahun, data penduduk miskin menyimpan akar persoalan yang belum tuntas. Persoalan kelayakan dan ketidaklayakan masyarakat yang dikategorikan miskin menyebabkan data penduduk miskin menjadi rancu. Pada era pemerintahan SBY, data penduduk miskin yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nyatanya jauh lebih kecil ketimbang data riilnya. Meskipun jumlah penduduk miskin diklaim oleh pemerintahan SBY makin berkurang ketimbang tahun 2009 (32,53 juta jiwa atau 14,1 persen penduduk) tetapi masih terdengar banyak orang miskin saat sakit tidak bisa berobat ke puskesmas atau rumah sakit penyelenggara BPJS Kesehatan. Selain itu banyak keluarga miskin yang tidak tersentuh sama sekali oleh program-program pengentasan kemiskinan pada masa itu. Data penduduk miskin yang tidak akurat dapat menyebabkan prestasi yang diklaim menjadi tidak relevan dengan situasi riil yang berlaku di lapangan.


Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi tembok persoalan ini coba dirubuhkan dengan cara menaikkan angka indikator garis kemiskinan yaitu dari standar pengeluaran 80 sen dolar AS/o/h menjadi 1,5 dolar AS/o/h. Dalam teorinya, jika indikator garis kemiskinan dinaikkan maka akan ada banyak masyarakat miskin yang ikut ter-cover program-program pengentasan kemiskinan. Di bawah kendali Mensos Khofifah Indar Parawansa kala itu, jumlah penduduk miskin di era pemerintahan sebelumnya yaitu 28,28 juta jiwa dinaikkan menjadi sekitar 100 juta jiwa (bps.go.id). Meski begitu persoalan data penduduk miskin masih belum mencapai akhir.


Puncak kesemrawutan data penduduk miskin di Indonesia saat ini setidaknya terekam saat penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi. Keterlambatan dan ketidaktepatan turut mewarnai penyaluran bansos sebagai akibat data penduduk miskin yang belum siap. Persoalan seperti warga yang tidak layak turut dilayakkan tetapi warga yang layak malah dilupakan masih marak ditemukan.

Halaman:

Editor: Beverly Rambu

Terkini

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB

Mewaspadai Hepatitis Akut Misterius pada Anak

Sabtu, 7 Mei 2022 | 21:18 WIB

Insan Pemenang

Senin, 2 Mei 2022 | 08:33 WIB

Hardiknas Dalam Bingkai Merdeka Belajar

Senin, 2 Mei 2022 | 04:30 WIB

Berempati pada Sekolah Baru

Kamis, 28 April 2022 | 04:35 WIB

Ibu dan Pesan Makna Kartini

Kamis, 21 April 2022 | 12:59 WIB

Jokowi dan Kepemimpinan Pasca-2024

Selasa, 19 April 2022 | 10:39 WIB

Suara Tuhan Dari Dalam Badai

Jumat, 15 April 2022 | 14:09 WIB

Pemilu dan Pilkada Adalah Milik Rakyat

Kamis, 14 April 2022 | 09:56 WIB

Wacana Presiden Tiga Periode Apa Urgensinya

Senin, 11 April 2022 | 08:35 WIB

Guru yang Baik

Rabu, 6 April 2022 | 10:41 WIB

Dunia Keiko

Selasa, 5 April 2022 | 10:26 WIB
X