Mewujudkan Satu Data Penduduk Miskin

- Senin, 27 September 2021 | 14:13 WIB
FOTO HAL 05 PENULIS OPINI SATU 270921
FOTO HAL 05 PENULIS OPINI SATU 270921


Penyelesaian Masalah
Persoalan data penduduk miskin adalah prioritas utama yang harus diselesaikan sebab selain sebagai kelompok sasaran kerja pemerintah juga sebagai penentu penyaluran anggaran dari pusat ke daerah. Data penduduk miskin di Indonesia perlu diurai serinci mungkin akar ketepatan program pengentasan kemiskinan bukan hanya bayang-bayang mengingat persoalan kemiskinan di masa pandemi semakin kompleks. Di masa pandemi, penduduk miskin diperkirakan akan naik sebab kemiskinan bukan hanya menyasar mereka yang berpenghasilan di bawah standard penghasilan minimum tetapi kelompok yang rentan miskin sebagai akibat terkena PHK juga ikut terdampak. Karenanya mengurusi kemiskinan di tengah pandemi akan menguras banyak energi sehingga tidak boleh diselesaikan dengan mengandalkan kerja satu lembaga. Ia harus ditopang oleh sistem kerja yang sifatnya penthahelix sehingga ikhtiar untuk mewujudkan satu data penduduk miskin dapat terlaksana.


Ada beberapa poin penting menurut penulis dapat menjadi pertimbangan dalam mewujudkan satu data penduduk miskin di Indonesia. Pertama, Optimalkan fungsi kecerdasan buatan (Artificial Intelegence). Kecerdasan buatan dapat dipakai sebagai salah satu alternatif indikator untuk menenetukan status seorang dikategorikan miskin atau tidak. Produk kecerdasan buatan berupa data dan informasi berisi pengeluaran seseorang yang dapat diperoleh dari aplikasi digital seperti aplikasi belanja daring, provider penyedia layanan komunikasi ataupun aplikasi pembayaran daring dan lainnya dapat menjadi media katalisator untuk mengurai mana warga miskin dan bukan warga miskin. Data dan informasi tersebut bisa bekerja tanpa cacat melampaui data dan informasi hasil survey dari manusia. Sehingga kasus seperti warga yang mampu (tidak layak) tetapi malah turut ter-cover program pengentasan kemiskinan dari pemerintah dapat diminimalisir.


Kedua, sinkronisasi data penduduk miskin yang ada pada semua lembaga perlu dilakukan. Data penduduk miskin harusnya hanya bersumber dari satu lembaga. Selama ini, program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan kelihatannya selalu berjalan sendiri sehingga data dan informasi hanya menjadi konsumsi salah satu pihak. Contohnya Kementerian Sosial dengan data bansosnya, Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan data siswa miskinnya. Belum lagi dengan kementerian dan lembaga lain yang dalam programnya terselip kepedulian terhadap penduduk miskin. Kesemrawutan data penduduk miskin ini akan berdampak pada terjadinya tumpang tindih penerima program. Padahal jika semua data tersinkronisasi dengan baik antara semua lembaga maka tumpang tindihnya kelompok sasaran program pengentasan kemisikinan dapat dicegah. Ini untuk mewujudkan efektif dan efisiensi program yang digulirkan mengingat tidak semua anggaran dari negara hanya untuk mengurusi kemiskinan.


Hemat penulis, Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang sudah saban tahun mengurus berbagai macam data di Indonesia dapat menjadi lembaga koordinataor sinkronisasi data untuk mewujudkan satu data penduduk miskin. Produk dari satu data penduduk miskin harus situasional dimana by name by adress.Situasional dalam artian data tersebut harus selalu diperbaharui mengikuti situasi rill di masyarakat.


Pada akhirnya, harapan kita pada bauran antara pemimpin yang peduli pada rakyat miskin dan ketersediaan satu data penduduk miskin yang akurat dapat secara perlahan memenangkan Indonesia dari pergulatan melawan kemiskinan sehingga negara Indonesia yang katanya makmur dengan seluruh rakyatnya yang sejahtera memang benar adanya.

Halaman:

Editor: Beverly Rambu

Terkini

Generasi Milenial dan Guru

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:06 WIB

Pemilu Inklusi 2024

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:07 WIB

Ancaman Gangguan Saraf pada Penderita Diabetes

Sabtu, 18 Juni 2022 | 05:00 WIB

Mengenang Gerson Poyk

Jumat, 17 Juni 2022 | 11:50 WIB

Eksistensi Anak Muda dalam Pengawasan Pemilu

Kamis, 16 Juni 2022 | 14:34 WIB

Quo Vadis Kompetensi Kepribadian Guru?

Selasa, 7 Juni 2022 | 21:50 WIB

Pemilih Pemula: Siapa, Di mana dan Bagaimana?

Senin, 6 Juni 2022 | 11:57 WIB

Ende

Selasa, 31 Mei 2022 | 22:42 WIB

Melestarikan Bahasa Daerah di Zaman Now

Senin, 30 Mei 2022 | 18:02 WIB

Jalan Neraka Jadi Jalan Anton Enga Tifaona

Rabu, 25 Mei 2022 | 20:02 WIB

Pemasungan Demokrasi

Selasa, 24 Mei 2022 | 20:53 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB

Mewaspadai Hepatitis Akut Misterius pada Anak

Sabtu, 7 Mei 2022 | 21:18 WIB
X