Kedisiplinan: ASN Vs Negara

- Senin, 15 November 2021 | 14:57 WIB
download (1)
download (1)

Oleh Veronika Ina Assan Boro
(Bekerja di FISIP Unwira-Kupang)

 

APARATUR sipil negara (ASN) sudah sepatutnya menjunjung tinggi perilaku disiplin. Korelasi antara aparat dan spirit disiplin mesti dilihat secara tautologi. Artinya, sebagai aparat berarti sudah pasti punya disiplin yang tinggi. Sebab aparat ialah alat/instrumen/perangkat untuk mencapai tujuan negara. Identitas aparatus yang melekat per se ASN mengandung makna pelayanan untuk menunjang tujuan dalam bernegara. Menyadari entitas aparatus yang adalah sebagai alat/instrumen/perangkat, karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi musti sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan negara dan bukan bagi kepentingan diri sendiri. Esensi ini dengan lugas telah diterangkan sosiolog Jerman, Max Weber (1864-1920) ketika memperkenalkan birokrasi modern sebagai suatu organisasi rasional. Postulat Weber ialah birokrasi sebagai suatu otoritas legal yang bekerja degan karakter impersonal.

Dengan hadirnya regulasi hukum berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Agustus 2021, seyogianya sebagai suatu wujud penegasan kembali eksistensi dari ASN. Padahal ASN sejatinya harus disiplin jika dirinya betul-betul sadar akan jati dirinya. Sebagai elemen birokrasi, ASN pertama-tama tidak bekerja bagi pribadi, namun melayani kepentingan publik. Dapat dicatat dua poin; pertama, melayani yaitu ASN sebagai pembantu negara. Poin kedua, yang yang sama penting ialah berbasiskan pada aspirasi masyarakat. Kini menjadi jelas bahwa kehendak masyarakatlah yang musti menunggangi semua jenis kepentingan yang ada, termasuk tuntutan terhadap profesionalitas pelayanan publik. Karena itu PP 94/2021 bagaikan angin segar bagi manajemen sumber daya manusia (SDM) yang di dalamnya telah mendefenisikan seluruh tindakan indisipliner (i.e. kewajiban dan larangan) ASN, berikut ketentuan sanksinya secara administratif, kepangkatan, pengupahan hingga pemberhentian.

Apabila ditelusuri motif logis di balik hadirnya PP 94/2021, maka bersumber dari persepsi tunggal yang melihat birokrasi dengan pendekatan mekanistis. Term permesinan manusia di dalam teori organisasi sejak awal mula diperkenalkan sebagai aliran manajemen ilmiah. Model ini mengasumsikan bahwa pegawai secara ilmiah dimotivasi untuk memaksimalkan produksi. Dengan logika Taylorisme (1856-1915) – kelak dikembangkan oleh teoris manajemen Prancis, Henri Fayol (1841-1925) – meniscayakan kalau pegawai itu dapat lebih maksimal jika diorganisasikan seperti mesin. Mesin manusia kini bekerja bukan bagi kepentingan diri namun bagi pencapaian produksi dan efisiensi organisasi. Asumsinya pegawai hanya tertarik untuk mendapatkan upah dan memaksimalkan kepentingan diri, karena itu dengan struktur dapat difungsikan untuk memanfaatkan motivasi pegawai bagi kepentingan organisasi. Hal ini berkaitan erat dengan perkara kontrol untuk menyiasati postulat teori manajemen ilmiah di atas: individu sebagai pemaksimal kepentingan diri.

Tanpa disadari ternyata ASN itu dalam dirinya juga bagian dari komunitas keluarga: sebagai suami, istri, saudara, anak; komunitas masyarakat: karang taruna, tim PKK, anggota sebuah klub; komunitas agama: anggota gereja, mushola, dan wihara. PP 94/2021 berhasil mengorganisasi motivasi manusia sebagai bagian dari birokrasi. Namun pada saat bersamaan mengabaikan –pendekatan aliran hubungan manusia– bentuk peran kesosialan yang tidak sekadar memandang orang dengan ide ekonomi makhluk yang rasional tetapi bahwa pegawai punya banyak peran dan tujuan dalam komunitas-komunitasnya. Akibat lebih lanjutnya akan muncul konflik antarperan, fungsi dan posisi. Alhasil antitesis terhadap ide pengontrolan (e.g PP 94/2021) itu dapat merujuk pada pikiran Abraham Maslow (1908-1970) tentang "Hierarki Kebutuhan" yang syarat utamanya ialah kerja sama, tujuan bersama dan komunikasi yang baik. Pendapat yang mengemuka di sini ialah motivasi pegawai itu bervariasi dimulai dari; e.g. kebutuhan fisik, afeksi, harga diri, aktualisasi diri, dan lain-lain.

Negara boleh saja punya kehendak mendisiplinkan ASN. Tapi perlu disadari konsekuensi logis dari penegakan PP 94/2021. Sebab ketika mengontrol ASN untuk disiplin masuk kerja dan disiplin bekerja, nyatanya pada saat yang sama sejumlah ASN tidak mungkin disiplin karena tidak cakap secara jasmani (difabel) dan tidak cakap secara rohani (orang dengan gangguan jiwa/ODGJ) – selanjutnya disebut pegawai tidak cakap – yang tidak bisa menunaikan tugasnya secara maksimal. Di sini negara harus berlaku adil, sebab masing-masing ASN itu entah normal maupun tidak cakap (jasmani/rohani) tetap merupakan bagian dari suatu komunitas di luar birokrasi. Negara harus menyelesaikan dulu ketidakdisiplinan yang dibuat oleh pegawai yang tidak cakap sebelum mengurus kedisiplinan pegawai cakap/normal. Ini perlu dilakukan sebab beberapa kasus terkait dengan ASN yang tidak cakap itu, tetap menerima upah/gaji kendati tidak menunaikan tugas sebagai ASN. Negara wajib memberhentikan dengan hormat para pegawai yang tidak cakap sambil memperhatikan hak-hak kepegawaiannya agar pemberlakukan kedisiplinan itu pada gilirannya nampak setara. Hemat kata, negara wajib disiplin dulu baru kemudian mendisiplinkan alat/perangkat negara, yakni ASN.

Di samping itu, persoalan mendisiplinkan ASN dalam konteks perjuangan kelas dapat terekspresi dalam konsep alienasi (process of alienation). Proses alienasi tidak saja dipahami pemisahan dengan dunia nonbirokrasi tetapi bahkan pemisahan atau keterasingan dalam tubuh birokrsasi sendiri. Pembacaan secara parsial/partikular pada kepentingan tertentu kadang kala kemudian mengkonsolidasi birokrasi melalui tata jenjang hierarkis dan disiplin yang kaku. Karl Marx (1818-1883) ingin membongkar perpanjangan fungsi dominasi imperialisme birokratis (bureaucratic imperialism). Oleh sebab itu dapat tercegahlah kecurigaan pada pereduksian PP 94/2021 dilihat sebagai instrumen kapitalisme semata untuk mendisiplinkan pegawai dan sekaligus mengadvokasi kepentingan kapital dalam mengeksploitasi pegawai dan masyarakat. Pada gilirannya ASN tidak sekadar disiplin seperti robot/mesin tetapi kesisiplinan ASN adalah ekspresi dari rasa egaliter, solider, cinta dan bangga dalam melayani kepentingan publik.

Beberapa kabupaten/kota di Indonesia melalui BKN telah mempublikasikan hasil ujian SKD tes CPNS 2021. Pengumuman kelulusan ini disambut baik oleh semua pelamar, teristimewa mereka yang dinyatakan memenuhi ambang batas nilai (passing grade) dan dinyatakan berhak ke jenjang tes SKB. Artinya sebentar lagi akan ada angkatan kerja ASN yang baru. Melalui semangat baru dari para ASN dengan dibimbing oleh etos kerja dan semangat disiplin tentu akan membawa birokrasi untuk secara maksimal menghasilkan pelayanan publik yang profesional. Karena itu motivasi ASN perlu untuk diluruskan sesuai dengan teori-teori ideal birokrasi bahwa ASN itu bekerja bukan untuk kepentingan diri namun untuk kepentingan masyarakat. Jika motivasi pengabdian itu murni dan tulus maka niscaya pelayanan publik akan semakin berkualitas dan kesejahteran sosial berikut kemakmuran ekonomi akan dipercepat tanpa perlu terperangkap dalam eksperimental disiplin yang kaku.

Editor: Beverly Rambu

Terkini

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB

Mewaspadai Hepatitis Akut Misterius pada Anak

Sabtu, 7 Mei 2022 | 21:18 WIB

Insan Pemenang

Senin, 2 Mei 2022 | 08:33 WIB

Hardiknas Dalam Bingkai Merdeka Belajar

Senin, 2 Mei 2022 | 04:30 WIB

Berempati pada Sekolah Baru

Kamis, 28 April 2022 | 04:35 WIB

Ibu dan Pesan Makna Kartini

Kamis, 21 April 2022 | 12:59 WIB

Jokowi dan Kepemimpinan Pasca-2024

Selasa, 19 April 2022 | 10:39 WIB

Suara Tuhan Dari Dalam Badai

Jumat, 15 April 2022 | 14:09 WIB

Pemilu dan Pilkada Adalah Milik Rakyat

Kamis, 14 April 2022 | 09:56 WIB

Wacana Presiden Tiga Periode Apa Urgensinya

Senin, 11 April 2022 | 08:35 WIB

Guru yang Baik

Rabu, 6 April 2022 | 10:41 WIB

Dunia Keiko

Selasa, 5 April 2022 | 10:26 WIB
X