Prospek Profesi Analis Kebijakan

- Kamis, 13 Januari 2022 | 09:18 WIB
Alexander B Koroh
Alexander B Koroh

Baca Juga: Berpatroli dengan Perahu Nelayan, Pol Air SBD Bidik Aksi Pemboman Ikan
Tampak jelas bahwa profesi ini memainkan peran krusial dalam melahirkan berbagai kebijakan pada sektor pemerintah maupun sektor lainnya. Itulah sebabnya, profesi analis kebijakan dihargai lebih tinggi ketimbang beberapa profesi atau jabatan fungsional lainnya.

Tupoksi di atas juga mengindikasikan bahwa jabatan ini membutuhkan standar pengetahuan interdisipliner yang memadai yang harus dimiliki analis kebijakan sehingga bisa optimal menjalankan perannya.

Realitas di Indonesia

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) menyajikan data bahwa sejak 2013 sampai dengan 30 Desember 2021 JFAK di seluruh Indonesia berjumlah 680 orang.

Sebagian besar berada pada level nasional yakni pada kementerian, jumlah sangat kecil berada pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dapat dikatakan bahwa jumlah tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan analisa kebijakan pada pemerintah dan pemerintah daerah yang luas dan kompleks.

Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa selama ini kebijakan publik pemerintah berkualitas rendah bisa saja disebabkan oleh minimnya JFAK sehingga masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan tidak memadai.

Baca Juga: Turnamen Futsal Garnas MKGR NTT Digelar, Hadiahnya Bombastis

Kemenpan RB telah meregulasi penetapan JFAK yang harus dilantik oleh seluruh pemerintah daerah pada 31 Desember 2021. Pelantikan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memangkas level jabatan struktural pada level administrator dan pengawas.

Dengan demikian akan lahir birokrasi yang lebih flat sehingga alur pengambilan kebijakan publik dapat lebih lancar, efisien dan efektif. Sayangnya pengalihan secara inpassing ini melahirkan JFAK dalam jumlah berlebihan namun dengan kompetensi rendah. Sebab hampir semuanya bukan memiliki basic pengetahuan di bidang kebijakan publik dan belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk calon pejabat fungsional analis kebijakan.

Tampak jelas kelebihan jumlah JFAK dengan kompetensi yang harus segera diupgrade. Diklat kompetensi dasar analis kebijakan perlu segera diberikan plus berbagai pelatihan manajerial, teknis dan fungsional.

Halaman:

Editor: Yance Jengamal

Tags

Terkini

Generasi Milenial dan Guru

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:06 WIB

Pemilu Inklusi 2024

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:07 WIB

Ancaman Gangguan Saraf pada Penderita Diabetes

Sabtu, 18 Juni 2022 | 05:00 WIB

Mengenang Gerson Poyk

Jumat, 17 Juni 2022 | 11:50 WIB

Eksistensi Anak Muda dalam Pengawasan Pemilu

Kamis, 16 Juni 2022 | 14:34 WIB

Quo Vadis Kompetensi Kepribadian Guru?

Selasa, 7 Juni 2022 | 21:50 WIB

Pemilih Pemula: Siapa, Di mana dan Bagaimana?

Senin, 6 Juni 2022 | 11:57 WIB

Ende

Selasa, 31 Mei 2022 | 22:42 WIB

Melestarikan Bahasa Daerah di Zaman Now

Senin, 30 Mei 2022 | 18:02 WIB

Jalan Neraka Jadi Jalan Anton Enga Tifaona

Rabu, 25 Mei 2022 | 20:02 WIB

Pemasungan Demokrasi

Selasa, 24 Mei 2022 | 20:53 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB
X