Prospek Profesi Analis Kebijakan

- Kamis, 13 Januari 2022 | 09:18 WIB
Alexander B Koroh
Alexander B Koroh

Contohnya, analis kebijakan ahli madya perlu mengikuti pelatihan manajerial 'Pelatihan Kepemimpinan Nasional', pelatihan teknis seperti advokasi kebijakan, menulis publikasi di jurnal terindeks Scopus, menulis studi kasus kebijakan, menulis artikel di media massa nasional dan internasional, dan menulis orasi ilmiah tentang analis kebijakan (LAN RI, 2021).

Pengembangan Proporsional

Keberadaan JFAK yang saat ini sifatnya sebagai penampung sementara pejabat administrator dan pengawas yang disetarakan ke jabatan fungsional, tidak boleh berlarut-larut.

Jumlah JFAK yang membanjiri birokrasi pemerintah daerah saat ini harus segera diatur sehingga benar-benar sesuai kebutuhan. Setiap provinsi dan kabupaten/kota perlu mengkalkulasi secara cermat kebutuhan riil mereka terhadap jabatan fungsional ini.

Baca Juga: Kepsek SMA Sinar Pancasila Dipenjara Lima Bulan, Suami: Proses Hukum Cacat

Selanjutnya kelebihan jumlah dari jabatan fungsional yang ditampung saat ini dapat diarahkan pada jabatan fungsional lainnya sesuai passion dan latar belakang pendidikan PNS bersangkutan.

Sejalan dengan itu, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan keahlian pejabat fungsional analis kebijakan perlu dilakukan secara terus-menerus, khususnya mereka yang melalui kebijakan inpassing. Karena kompetensi pejabat fungsional analis kebijakan adalah salah satu hal penting yang pada akhirnya menentukan kebermaknaannya dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik yang berkualitas.

Untuk itu, selain pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah perlu mendesign program dan kegiatan untuk peningkatan kompetensi pejabat fungsional analis kebijakan inpassing, perlu pula mengatur jumlah jabatan fungsional ini agar proporsional sesuai dengan kebutuhan analisa kebijakan publik daerah.

Tahun ini (2022) sebagai masa transisi pejabat strukutural pengawas dan administrator menjadi pejabat fungsional analis kebijakan berkualitas harus dirampungkan secara optimal. Jika tidak maka pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi pemerintahan sehingga menjadi lebih berguna bagi individu dan masyarakat tidak akan pernah tercapai, bahkan hanya menjadi beban saja.


Alexander B Koroh
Alumnus Victoria University of Wellington.***

Halaman:

Editor: Yance Jengamal

Tags

Terkini

Generasi Milenial dan Guru

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:06 WIB

Pemilu Inklusi 2024

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:07 WIB

Ancaman Gangguan Saraf pada Penderita Diabetes

Sabtu, 18 Juni 2022 | 05:00 WIB

Mengenang Gerson Poyk

Jumat, 17 Juni 2022 | 11:50 WIB

Eksistensi Anak Muda dalam Pengawasan Pemilu

Kamis, 16 Juni 2022 | 14:34 WIB

Quo Vadis Kompetensi Kepribadian Guru?

Selasa, 7 Juni 2022 | 21:50 WIB

Pemilih Pemula: Siapa, Di mana dan Bagaimana?

Senin, 6 Juni 2022 | 11:57 WIB

Ende

Selasa, 31 Mei 2022 | 22:42 WIB

Melestarikan Bahasa Daerah di Zaman Now

Senin, 30 Mei 2022 | 18:02 WIB

Jalan Neraka Jadi Jalan Anton Enga Tifaona

Rabu, 25 Mei 2022 | 20:02 WIB

Pemasungan Demokrasi

Selasa, 24 Mei 2022 | 20:53 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB
X