Ingat Covid, Jangan Lupa DBD

- Minggu, 16 Januari 2022 | 21:04 WIB
ilustrasi demam berdarah
ilustrasi demam berdarah


Dunia dan juga Indonesia tengah dilanda pandemi. Satu jenis virus hilang muncul ragam virus lain. Kalau dulu akhir 2019, yang ada hanya Covid-19, sekarang variannya menjadi beberapa macam. Terakhir, muncul Covid varian Omicron. Entahalah. Apakah benar virus ini bersifat alamiah atau malah buatan, saya tidak memikili kapasitas untuk menjelaskan itu. Satu yang pasti, setiap bencana, kebijakan dan model penanganannya pun menuai pro dan kontra.

Berkaitan dengan bencana, di musim barat seperti sekarang, beberapa daerah di Indonesia, termasuk NTT, harus siap-siap berhadapan dengan bencana kesehatan klasik. Biasanya, di musim seperti ini, penyakit seperti malaria dan demam berdarah (DBD) perlahan-lahan muncul. Saya sangat yakin, di beberapa tempat, pasti ada pasien dengan kelurahan malaria dan DBD banyak. Hanya, saya juga bingung, mengapa malaria dan DBD seakan mati bersamaan dengan merebaknya penyebaran virus Covid-19? Seakan ada hubungan kausalitas yang bersifat negatif antara keduanya. Semakin tinggi prevalensi Covid-19 maka semakin rendah atau hilang kemunculan malaria dan DBD.

Jika realitas simbolis dalam skema teoritiknya benar seperti itu, apakah benar pula dalam realitas faktual di lapangan? Ini soal besar kita. Sebab, semua kita nyaris menutupi habitus, dosa kebijakan, dan dosa lain yang mestinya dibuka. Maksudnya, kita biasanya sering menutupi ‘sakit tahunan hanya karena arus besar isu bergeser ke fakta lain. Ketika Covid-19 muncul, DBD dan malaria seakan hilang lenyap. Padahal, DBD dan malaria kerap menjadi hantu masyarakat kita di beberapa daerah setiap musim hujan tiba termasuk kita di NTT.

Pertanyaan lanjutannya ialah apakah kita salah? Bisa iya bisa tidak. Sebab, biasanya, karena tekanan publik, pengambil kebijakan lebih konsen pada gejala penyakit yang menjadi perhatian publik seperti Covid-19 ketimbang penyakit yang memang gejala dan masa (waktu) kehadirannya telah diketahui. Kenyataan lainnya, semua elemen pengambil kebijakan level bawah tidak bisa menolak desakan dari atas. Maka, separah apa pun gejala malaria dan DBD di suatu wilayah tidak akan diperhatikan secara serius karena mereka lebih mengikuti desakan otoritas suprabirokrasi.

Saya tidak ingin berdebat di soal ini. Yang ingin disampaikan ialah bahwa konsentrasi semua elemen sedapat mungkin tidak bersifat linear terkait virus, sakit dan penyakit yang tengah mendera masyarakat saat ini. Dibutuhkan kaca mata holistik untuk melihat berbagai gejala kesehatan di masyarakat.


Politik Kebijakan Inklusif

Data yang dikeluarkan lembaga Ombudsman Indonesia terbaru (2021) menunjukkan tingkat kepatuhan daerah terhadap pusat atas berbagai isu layanan publik. Membaca indikator utama kepatuhan, pesannya berhubungan dengan praksis pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan riset ilmiah, telah ditemukan daerah yang patuh dan tidak patuh. Semua temuan tersebut bertujuan agar ke depan semua elemen, pusat dan daerah, bekerja dengan tingkat sinergisitas yang tinggi.

Pertanyaan penting kemudian ialah mengapa DBD dan malaria seperti realitas lupa? Jawaban pertama tentu karena memang semua pihak masih berkutat dengan pandemi Covid-19 yang baru datang kemarin. Tidak salah. Soal muncul ketika banyak fakta lain, kita semua berwatak post-factum. Sederhananya, baru sadar setelah ada kasus. Di situ watak antisipatif laik diangkat dan perlu didiskusikan.

Berkaitan dengan kelupaan pada BDB, birokrasi kita sesungguhnya sudah berada di tingkat inklusif, terutama untuk satu dan dua layanan publik dasar. Masalahnya, tidak semua birokrat memiliki cara pandang yang sama tentang cara dan model penanganan penyakit fisik dan sosial. Beberapa soal bisa diidentifikasi di sini. Pertama, politik kebijakan yang turut manut saja. Kedua, politik kebijakan yang diambil karena kekosongan ide dan gagasan. Ketiga, kebijakan kesehatan dianggap sebagai rutinitas. Keempat, politisasi kebijakan.
Saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Dasarnya, kita semua memang sampai saat ini masih berkutat dengan imaji kolonial. Imaji kolonial menyebabkan masyarakat kita kehilangan inisiatif, antisipatif, dan kreativitas. Semua menunggu perintah dari atas.
DBD dan NTT

Semua yang tinggal di NTT akan segera tahu bahwa daerah ini kerap disebut endemi malaria dan DBD. Karena realitas demikian, sebelum Covid-19 tiba, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bahu-membahu mengatasi DBD dan malaria. Meski tidak disebut sukses, usaha para pihak minimal mampu menekan angka kematian karena dua sebab ini.

Halaman:

Editor: Beverly Rambu

Tags

Terkini

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB

Mewaspadai Hepatitis Akut Misterius pada Anak

Sabtu, 7 Mei 2022 | 21:18 WIB

Insan Pemenang

Senin, 2 Mei 2022 | 08:33 WIB

Hardiknas Dalam Bingkai Merdeka Belajar

Senin, 2 Mei 2022 | 04:30 WIB

Berempati pada Sekolah Baru

Kamis, 28 April 2022 | 04:35 WIB

Ibu dan Pesan Makna Kartini

Kamis, 21 April 2022 | 12:59 WIB

Jokowi dan Kepemimpinan Pasca-2024

Selasa, 19 April 2022 | 10:39 WIB

Suara Tuhan Dari Dalam Badai

Jumat, 15 April 2022 | 14:09 WIB

Pemilu dan Pilkada Adalah Milik Rakyat

Kamis, 14 April 2022 | 09:56 WIB

Wacana Presiden Tiga Periode Apa Urgensinya

Senin, 11 April 2022 | 08:35 WIB

Guru yang Baik

Rabu, 6 April 2022 | 10:41 WIB

Dunia Keiko

Selasa, 5 April 2022 | 10:26 WIB
X