Rendahnya Kepatuhan Pelayanan Publik di NTT

- Rabu, 19 Januari 2022 | 14:25 WIB
Ruangan Pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Tinggi Kupang. (Victory News/Simon Selly)
Ruangan Pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Tinggi Kupang. (Victory News/Simon Selly)

KUPANG, VICTORY NEWS- Hasil survei Ombudsman RI di 39 kementerian/lembaga (K/L), 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota kembali memperlihatkan wajah buruk pelayanan publik, khususnya di level provinsi/kabupaten. Masalahnya masih repetitif. Mulai soal kepatuhan standar layanan, transparansi informasi, responsivitas dan inovasi layanan. Khusus di Provinsi NTT, tak satu pun pemerintah daerah yang mendapatkan predikat standar kepatuhan pelayanan publik tinggi (zona hijau) di tahun 2021. Provinsi NTT menempati urutan ke-28 dari 34 provinsi se-Indonesia dan berada pada kepatuhan sedang (zona kuning). Merosotnya penilaian tersebut menunjukkan masih minimnya komitmen pemerintah untuk menginisiasi sistem pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan humanis.


Profesionalisme pelayanan publik sebagai roh pembangunan berbasis negara kesejahteraan merupakan sebuah keniscayaan di tengah tuntutan pemenuhan kebutuhan akan hak azasi manusia dalam konteks mewujudkan human dignity (mewujudkan kebutuhannya serta berdaya untuk memenuhi kebutuhannya) (Islamy, 2005; Mindarti, 2007)). Karenanya pelayanan publik merupakan bagian dari prinsip dasar hak azasi manusia untuk mewujudkan manusia yang berdaulat, bermartabat yang sepenuhnya mendapatkan jaminan rekognisi dari negara.

Sayangnya, pemahaman tersebut belum mendarah daging dalam pikiran mental dan tubuh pelayanan publik. Pemerintah dan seluruh aparatur di seluruh jajaran birokrasi masih memandang pelayanan publik sebagai persoalan administratif belaka yang kedap atau ekslusif dari (suara) perubahan di lingkungannya masing-masing. Pelayanan publik hanya dipandang sebagai rutinitas keseharian yang terkungkung dalam hukum besi keseragaman (uniformitas) tindak dan cara di dalam melihat warga sebagai obyek pelayanan yang instrumentalistik.

Warga tidak memiliki hak dan kesempatan untuk menjatuhkan pilihan pada apa dan bagaimana pelayanan publik yang semestinya bisa ia dapatkan sesuai dengan konstitusi. Keleluasaan warga dalam menentukan kriteria pelayanan yang bermutu kerap direduksi oleh pola pikir aparatur yang kaku, ekslusif dan tidak memiliki komitmen dan kemampuan untuk 'meregulasi' dirinya seturut dengan tuntutan perubahan yang semestinya.

 

Belum Terinternalisasi
Setidaknya hal tersebut terpotret dalam praktek pelayanan publik yang terjadi belakangan ini. Di tengah tuntutan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik untuk mempermudah warga dalam mengakses pelayanan secara efektif dan efisien, transformasi sistem tersebut nyatanya belum terinternalisasi sebagai kebutuhan prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik keseharian. Penggunaan website sebagai kanal informasi dan wajah depan di banyak instansi di kota ini misalnya masih sekadarnya saja. Kalau pun sudah dibuat, hanya sekadar formalitas karena sebagian besar kontennya tidak dimutakhir atau di-update secara rutin. Belum lagi bicara soal bentuk penyajian materi atau konten web yang harus dibuat semenarik dan seinteraktif mungkin. Bahkan beberapa instansi belum memenuhi persyaratan membuat konten minimal website.

Situs website penting karena merupakan jendela informasi bagi warga. Ia menjadi wadah interaksi (shared values) bagi warga untuk menyampaikan masukan baik bagi penyempurnaan pelayanan instansi dimaksud maupun problem yang dialami masyarakat. Sehingga penguatan nilai-nilai demokrasi dalam pelayanan publik menjadi lebih mudah terwujud. Ini dalam rangka menjadikan publik atau masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pelayanan dan memosisikan intansi pemberi layanan sebagai agen yang melayani dan memberikan kepuasan maksimal terhadap warga.

Selain itu kejelasan prosedur pelayanan di tiap instansi juga masih minim. Untuk contoh sederhana, tak sedikit instansi yang belum memasang penunjuk alur pelayanan di area front office berdasarkan pilihan urusan untuk memudahkan warga yang hendak mendapatkan pelayanan. Sistem pelayanan juga belum mengakomodasi prinsip efisiensi seperti meminimalisir antrean dan kerumunan warga. Misalnya belum semua rumah sakit di kota ini menggunakan pendaftaran online untuk pasien yang berobat sehingga setiap hari kita selalu melihat penumpukan atau antrean pasien yang padat di ruang tunggu puskemas atau rumah sakit. Ini tentu sangat tidak efisien dan mengganggu kenyamanan termasuk kesehatan, terlebih di tengah musim pandemi seperti sekarang.

Dari aspek demokrasi pelayanan, respons warga menjadi penting. Pelayanan publik harus mendorong warga untuk memiliki pelayanan publik termasuk pemerintahannya. Caranya antara lain, sistem pengaduan warga sebagai respons atas pelayanan yang diberikan perlu dibuka selebar-lebarnya baik secara online yang terintegrasi dengan situs web maupun secara manual di loket-loket pelayanan. Sistem layanan aduan sudah terbukti di banyak negara mampu menaikkan nilai kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan birokrasi dalam aspek liabilitas pemberian layanan publik.

Halaman:

Editor: Beverly Rambu

Tags

Terkini

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB

Mewaspadai Hepatitis Akut Misterius pada Anak

Sabtu, 7 Mei 2022 | 21:18 WIB

Insan Pemenang

Senin, 2 Mei 2022 | 08:33 WIB

Hardiknas Dalam Bingkai Merdeka Belajar

Senin, 2 Mei 2022 | 04:30 WIB

Berempati pada Sekolah Baru

Kamis, 28 April 2022 | 04:35 WIB

Ibu dan Pesan Makna Kartini

Kamis, 21 April 2022 | 12:59 WIB

Jokowi dan Kepemimpinan Pasca-2024

Selasa, 19 April 2022 | 10:39 WIB

Suara Tuhan Dari Dalam Badai

Jumat, 15 April 2022 | 14:09 WIB

Pemilu dan Pilkada Adalah Milik Rakyat

Kamis, 14 April 2022 | 09:56 WIB

Wacana Presiden Tiga Periode Apa Urgensinya

Senin, 11 April 2022 | 08:35 WIB

Guru yang Baik

Rabu, 6 April 2022 | 10:41 WIB

Dunia Keiko

Selasa, 5 April 2022 | 10:26 WIB
X