Pengawasan DPB dan Harapan Kualitas Data Pemilih Pemilu Serentak 2024

- Senin, 14 Februari 2022 | 19:40 WIB
Anggota Bawaslu Manggarai (victorynews.id/Gerasimos Satria)
Anggota Bawaslu Manggarai (victorynews.id/Gerasimos Satria)

 

(Refleksi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai)

Oleh Herybertus Harun, SE – Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai


Pemilihan umum merupakan sebuah prosedur yang sudah teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu serentak tahun 2024 telah mendapat kesepakatan bersama antara DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu.

Pada setiap momentum Pemilu atau Pilkada, persoalan data pemilih masih menjadi isu krusial. Persoalan klasik ini selalu saja terjadi. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan solusi sehingga pada Pemilu serentak 2024, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD maupun Pemilihan serentak kepala daerah. Harapannya pada Pemilu 2024 masalah data pemilih dapat diselesaikan, minimal penyelenggara Pemilu dapat mengurai sejak dini isu-isu krusial.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan sejak penulis melakukan pengawasan tahun 2017 silam, persoalan data pemilih yang terjadi antara lain pencocokan dan penelitian data (Coklit) yang tidak akurat, petugas pemutakhiran data yang tidak professional, proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, sistem data pemilih (Sidalih) yang selalu bermasalah, serta sejumlah masalah lain.

Untuk mengurai persoalan klasik data pemilih yang selalu bermasalah pada setiap hajatan Pemilu atau Pilkada , khusus pada non tahapan atau pada saat tidak ada Pemilu/Pilkada maka penyelenggara Pemilu berkewajiban menjalankan regulasi yang sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan undang-undang mewajibkan penyelenggara untuk melakukan pemutakhiran setiap tahun melalui proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

Secara rinci Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 96 huruf d, pasal 100 huruf e dan pasal 104 huruf e berbunyi Bawaslu berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

Artinya, jajaran pengawas ditingkat kabupaten/kota berkewajiban penuh menjalankan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan secara teknis oleh KPU, dapat dikatakan kualitas data pemilih dimasa non tahapan juga berada pada tangan jajaran pengawas Pemilu. Serta pula harus mampu dengan baik dan benar menjalankan tugas yang diembankan oleh Undang-Undang Pemilu.

Halaman:

Editor: Beverly Rambu

Tags

Terkini

Kedaulatan Pangan di Tangan Petani

Jumat, 9 September 2022 | 09:42 WIB

Panggilan Menularkan Literasi

Jumat, 9 September 2022 | 09:38 WIB

Bahaya Digitalisasi Chanel TV Indonesia

Senin, 5 September 2022 | 14:41 WIB

Membangun Kembali Fondasi Sepak Bola NTT

Senin, 22 Agustus 2022 | 09:45 WIB

Tantangan Penjabat Wali Kota Kupang

Senin, 22 Agustus 2022 | 06:00 WIB

Jadi Kita (Indonesia) Belum Merdeka?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 06:15 WIB

Pancasila Menjadi Arah Kebijakan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 05:15 WIB

Perang Atensi Terhadap Reels

Senin, 1 Agustus 2022 | 14:29 WIB

Cegah Stunting Itu Penting

Rabu, 20 Juli 2022 | 07:40 WIB

Titipan Bekal Buat Para Pemimpin

Senin, 4 Juli 2022 | 14:13 WIB
X