Wacana Presiden Tiga Periode Apa Urgensinya

- Senin, 11 April 2022 | 08:35 WIB
Yohanes G Tuba Helan (dok. vicktorynews.id)
Yohanes G Tuba Helan (dok. vicktorynews.id)

AKHIR-akhir ini berbagai kalangan mewacanakan presiden tiga periode, dengan berbagai alasan dan kepentingan yang melatarbelakanginya. Salah satu alasan yang dikemukakan bahwa Presiden Jokowi menjabat selama hampir delapan tahun memiliki banyak prestasi gemilang.

Hal demikian boleh saja, karena rakyat menginginkan orang baik menjadi pemimpinnya agar mampu membawa kesejahteraan bagi mereka. Kalangan yang mewacanakan presiden tiga periode, bukan saja dari masyarakat klas bawah, melainkan juga dari para elit politik.

Terakhir, dari asosiasi kepala desa seluruh Indonesia. Wacana boleh saja, dan itu menjadi hak warga negara dalam mengemukakan pendapat, sehingga patut dihormati dan dihargai.

Namun, sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” maka wacana tersebut harus dikaitkan dengan hukum yang berlaku saat ini. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Baca Juga: Isu Tunda Pemilu 2024, Presiden Jokowi : Jangan Sampai Masyarakat Terprovokasi

Ketentuan konstitusi tersebut mengandung makna bahwakekuasaan harus dibatasi dari segi waktu, sehingga seorang warga negara yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden, hanya boleh menjabat dua periode yakni 2 x 5 tahun, dan sesudahnya tidak boleh lagi menjadi calon.

Kecuali itu, seorang wakil presiden dua periode, boleh menjadi calon presiden dan jika terpilih berhak menjabat untuk dua kali masa jabatan.

Wacana presiden tiga periode dikaitkan dengan ketentuan konstitusi tersebut, maka jabatan presiden tiga periode hanya dapat dimungkinkan melalui amendemen UUD 1945 yakni mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Tanpa melalui amendemen UUD 1945, wacana tetap saja menjadi wacana, walaupun 99,99 persen rakyat Indonesia mendukung presiden tiga periode. Oleh karena itu, perjuangan rakyat dan para elit politik agar presiden saat ini menjabat tiga periode harus diajukan melalui lembaga yang berwenang yakni MPR, agar dapat melakukan amendemen UUD 1945.

Halaman:

Editor: Paschal Seran

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Generasi Milenial dan Guru

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:06 WIB

Pemilu Inklusi 2024

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:07 WIB

Ancaman Gangguan Saraf pada Penderita Diabetes

Sabtu, 18 Juni 2022 | 05:00 WIB

Mengenang Gerson Poyk

Jumat, 17 Juni 2022 | 11:50 WIB

Eksistensi Anak Muda dalam Pengawasan Pemilu

Kamis, 16 Juni 2022 | 14:34 WIB

Quo Vadis Kompetensi Kepribadian Guru?

Selasa, 7 Juni 2022 | 21:50 WIB

Pemilih Pemula: Siapa, Di mana dan Bagaimana?

Senin, 6 Juni 2022 | 11:57 WIB

Ende

Selasa, 31 Mei 2022 | 22:42 WIB

Melestarikan Bahasa Daerah di Zaman Now

Senin, 30 Mei 2022 | 18:02 WIB

Jalan Neraka Jadi Jalan Anton Enga Tifaona

Rabu, 25 Mei 2022 | 20:02 WIB

Pemasungan Demokrasi

Selasa, 24 Mei 2022 | 20:53 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB

Mewaspadai Hepatitis Akut Misterius pada Anak

Sabtu, 7 Mei 2022 | 21:18 WIB
X