Pamit Budaya di Larantuka oleh Pemkab Lembata : Sebuah Gugatan Sejarah

- Selasa, 17 Mei 2022 | 11:26 WIB
Penulis, Thomas Ataladjar (Dok Penulis)
Penulis, Thomas Ataladjar (Dok Penulis)

Thomas Ataladjar

MENANGGAPI beberapa pemberitaan media tentang kegiatan ‘pamit budaya’ oleh Pemkab Lembata kepada Pemkab Flores Timur yang berlangsung tanggal 12-13 Mei 2022, awalnya saya memilih diam. No comment.

Namun terinspirasi oleh permintaan berulang kali oleh beberapa pihak termasuk wartawan, tokoh Lembata, anggota DPRD, dan anggota keluarga tokoh pejuang otonomi Lembata, maka akhirnya saya memilih untuk berhenti diam. Tulisan ini hadir sebagai reaksi rasional saya terhadap kegiatan pamit budaya tersebut.

Banyak pihak memang galau, tersinggung dan kecewa dengan kegiatan Pemkab Lembata di bawah Bupati Thomas Ola Langoday, mantan Wakil Bupati Lembata dari Partai Nasdem mendampingi Bupati Yentji Sunur (almarhum). Para pihak yang merasa kurang nyaman dengan kegiatan itu mempertanyakan filosofi, esensi dan urgensi acara pamit budaya. Hakikat dan kemendesakan kegiatan tersebut bagi Lembata sulit dipahami menggunakan akal sehat.

Baca Juga: Aset dari Flores Timur Sudah Dihibahkan, Pemkab Lembata Segera Data dan Daftar

Berikut saya akan menyoroti sejumlah fakta sejarah perjuangan otonomi Lembata sejak awal 1950an hingga diperolehnya otonomi pada tahun 1999. Semoga kontemplasi sejarah dapat memberikan sedikit iluminasi kepada para pembaca untuk menjawab pertanyaan utama terkait perlu tidaknya acara pamit budaya tersebut oleh Pemkab Lembata kepada Pemkab Flores Timur dan Raja Larantuka.

Lomblen di Era Kolonial dan Swapraja

Pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah hukum dari Keresidenan Timor, berpusat di Kupang dan dipimpin oleh seorang Residen. Oleh Pemerintah Hindia Belanda Kresidenan Timor ini dianggap sebagai Pos Beban.

Wilayah Keresidenan Timor terdiri dari beberapa afdeling yakni Afdeling Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa, yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang Asisten Residen, 15 onderafdeling dan 48 Swapraja.

Afdeling Flores berkedudukan di Ende, dipimpin oleh Asisten Residen. Asisten residen membawahi Controleur dan Gezaghebber sebagai pemimpin Onder afdeeling. Asisten residen, kontrolir dan gezaghebber adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala onder afdeling yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra berpangkat Bestuurs Assistant (Ch. Kana, 1969: 49-51).

Baca Juga: Cerita Seorang Aktivis Perempuan Gagalkan TPPO dari Flores Timur ke Kuala Lumpur, Malaysia

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Generasi Milenial dan Guru

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:06 WIB

Pemilu Inklusi 2024

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:07 WIB

Ancaman Gangguan Saraf pada Penderita Diabetes

Sabtu, 18 Juni 2022 | 05:00 WIB

Mengenang Gerson Poyk

Jumat, 17 Juni 2022 | 11:50 WIB

Eksistensi Anak Muda dalam Pengawasan Pemilu

Kamis, 16 Juni 2022 | 14:34 WIB

Quo Vadis Kompetensi Kepribadian Guru?

Selasa, 7 Juni 2022 | 21:50 WIB

Pemilih Pemula: Siapa, Di mana dan Bagaimana?

Senin, 6 Juni 2022 | 11:57 WIB

Ende

Selasa, 31 Mei 2022 | 22:42 WIB

Melestarikan Bahasa Daerah di Zaman Now

Senin, 30 Mei 2022 | 18:02 WIB

Jalan Neraka Jadi Jalan Anton Enga Tifaona

Rabu, 25 Mei 2022 | 20:02 WIB

Pemasungan Demokrasi

Selasa, 24 Mei 2022 | 20:53 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Senin, 23 Mei 2022 | 07:59 WIB

Lembata dan Marsianus Setelah Sunday

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:29 WIB

Teknologi, Realitas, dan Identitas Manusia

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:03 WIB

Rambut Panjang Vs Penegakan Disiplin Sekolah

Rabu, 18 Mei 2022 | 19:41 WIB

Berdiri di Tengah Terjangan Badai Inflasi

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:18 WIB

Akan Ke Manakah Lulusan SMA/SMK Tahun Ini?

Senin, 9 Mei 2022 | 13:22 WIB

Mewaspadai Hepatitis Akut Misterius pada Anak

Sabtu, 7 Mei 2022 | 21:18 WIB
X