Pemasungan Demokrasi

DALAM Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dirumuskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Pasal 11:1 huruf e).

Selain itu, undang-undang itu mengatur bahwa Partai Politik berhak  ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu juga kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pasal 12 (huruf d).

Baca Juga: Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Astri dan Lael Lanjut Besok

Dan mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 12 (huruf i).

Tujuan umum Partai Politik adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 10 ayat (1) huruf d. 

Partai politik memiliki keanggotaan partai yang bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi warga Negara yang menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) Partai.

Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, Pasal 14 ayat (1) dan (2).

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 29 ayat (1).