Pemasungan Demokrasi

- Selasa, 24 Mei 2022 | 20:53 WIB
Daniel Tonu, Anggota Komisi Informasi NTT.  (Dok. victorynews.id)
Daniel Tonu, Anggota Komisi Informasi NTT. (Dok. victorynews.id)

Pasca Kemerdekaan Indonesia, Konstitusi Indonesia mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Undang-Undang tentang Partai Politik mengatur  bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum maka, perlu dibentuknya Partai Politik. 

Partai politik dipandang sebagai justifikasi terhadap perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

Baca Juga: BPJS Kesehatan Luncurkan Program REHAB

Bila tujuan pendirian partai politik di zaman Hindia Belanda adalah untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka tujuan pendirian partai pada masa pasca kemerdekaan berubah.

Tujuan pendirian partai politik tidak diatur secara eksplisit di dalam perubahan undang-undang itu, melainkan diatur secara tersirat dalam defenisi tentang partai politik.

Bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politk).

Karena kemerdekaaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak azasi manusia di satu pihak dan di lain pihak, syarat-syarat pembentukan partai politik dimungkinkan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Negara menganut multi partai sejak zaman Orde lama hingga era Reformasi.

Paling terakhir, pada Pemilihan Umum 2019, Indonesia memiliki 20 Partai Politik Nasional, tidak terhitung Partai Lokal Daerah Aceh Nangro Darusalam. Dari dua puluh partai politik, hanya Sembilan partai politik yang berhasil mendudukan para anggota DPR.

Sebelas partai politik yang lain, tidak berhasil mengirimkan wakilnya ke DPR sebagai akibat diberlakukannya Parleamentary Threshold. Singkat kata, kesebelas partai non seat di DPR korban dari Parleamentary Threshold.

Halaman:

Editor: Paschal Seran

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kedaulatan Pangan di Tangan Petani

Jumat, 9 September 2022 | 09:42 WIB

Panggilan Menularkan Literasi

Jumat, 9 September 2022 | 09:38 WIB

Bahaya Digitalisasi Chanel TV Indonesia

Senin, 5 September 2022 | 14:41 WIB

Membangun Kembali Fondasi Sepak Bola NTT

Senin, 22 Agustus 2022 | 09:45 WIB

Tantangan Penjabat Wali Kota Kupang

Senin, 22 Agustus 2022 | 06:00 WIB

Jadi Kita (Indonesia) Belum Merdeka?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 06:15 WIB

Pancasila Menjadi Arah Kebijakan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 05:15 WIB

Perang Atensi Terhadap Reels

Senin, 1 Agustus 2022 | 14:29 WIB

Cegah Stunting Itu Penting

Rabu, 20 Juli 2022 | 07:40 WIB

Titipan Bekal Buat Para Pemimpin

Senin, 4 Juli 2022 | 14:13 WIB
X