Titipan Bekal Buat Para Pemimpin

- Senin, 4 Juli 2022 | 14:13 WIB
Penulis Opini Oktovianus Seran (Dok Pribadi)
Penulis Opini Oktovianus Seran (Dok Pribadi)

Oktavianus Seran

UFUK politiklah yang semestinya menjadi jalur tunggal untuk mengatasi praktek kekuasaan. Dalam berbagai literatur, pembagian kekuasaan (distribution of power), untuk pertama kalinya disampaikan Jhon Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) yang dikenal kemudian dengan teori trias politica, yang lebih diarahkan sebagai bentuk pemisahan kekuasaan (separation of power).

Adapun maksud kekuasaan yang dibatasi adalah kekuatan politik yang merupakan “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan - tujuan pemegang kekuasaan sendiri.”

Pembagian ini diarahkan untuk menghindari absolutisme dan pemusatan kekuasaan pada satu tangan, yang dikenal sebagai pembagian secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal tersebut pada dasarnya meletakkan kekuasaan negara pada tiga tiang utama yang saling sejajar dan seimbang dalam menjalankan peran dan fungsi masing - masing.

 Baca Juga: Puluhan Ekor Sapi di Malaka Mati Terendam Banjir, Peternak Rugi Ratusan Juta Rupiah

Menurut Locke, pembagian kekuasaan disandarkan pada kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif, yang semuanya terpisah satu sama lainnya. Teori ini kemudian dimodifikasi oleh Montesquie yang membagi kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang juga harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.

Hakikat kekuasaan yang dilembagakan atau diorganisasikan ke dalam bangunan kenegaraan, kuncinya terletak pada apa dan siapa yang sesungguhnya memegang kekuasaan tertinggi atau yang biasa disebut sebagai pemegang kedaulatan (sovereignty) dalam suatu negara.

Konsep kekuasaan tertinggi atau konsep kedaulatan dalam filsafat hukum dan kenegaraan, dikenal ada lima ajaran atau teori yang bisa diperdebatkan, yaitu kedaulatan Tuhan (Sovereignty of God), kedaulatan raja (Sovereignty of the King), kedaulatan hukum (Sovereignty of Law), kedaulatan rakyat (People’s Sovereignty) dan ajaran kedaulatan negara (State’s Sovereignty).sedikit menelisik pada teori kewenangan sehingga dalam pelaksanaan kekuasaan kita bisa menyadari siapa kita sesungguhnya. 

Baca Juga: Banjir Malaka, Tiga KK Diungsikan ke Kantor Desa Halibasar,Biaya Makannya Ditanggung Sendiri

Mengenai sumber sebagai cara memperoleh wewenang, bahwa setiap tindak pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah dan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi dikonsepsikan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Kewenangan delegasi dan mandat, meskipun sama - sama diperoleh melalui pelimpahan, akan tetapi kewenangan yang berasal dari delegasi dan mandat berbeda.

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kedaulatan Pangan di Tangan Petani

Jumat, 9 September 2022 | 09:42 WIB

Panggilan Menularkan Literasi

Jumat, 9 September 2022 | 09:38 WIB

Bahaya Digitalisasi Chanel TV Indonesia

Senin, 5 September 2022 | 14:41 WIB

Membangun Kembali Fondasi Sepak Bola NTT

Senin, 22 Agustus 2022 | 09:45 WIB

Tantangan Penjabat Wali Kota Kupang

Senin, 22 Agustus 2022 | 06:00 WIB

Jadi Kita (Indonesia) Belum Merdeka?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 06:15 WIB

Pancasila Menjadi Arah Kebijakan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 05:15 WIB

Perang Atensi Terhadap Reels

Senin, 1 Agustus 2022 | 14:29 WIB

Cegah Stunting Itu Penting

Rabu, 20 Juli 2022 | 07:40 WIB

Titipan Bekal Buat Para Pemimpin

Senin, 4 Juli 2022 | 14:13 WIB
X