Quo Vadis Kemandirian BLUD Rumah Sakit Daerah di NTT

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:12 WIB
Thresia Maria Wonga, Master of Health Economics and Policy; Pengurus Persatuan Auditor Internal Rumah Sakit Indonesia; Pengawas Internal BLUD-RSD (dok. victorynews.id)
Thresia Maria Wonga, Master of Health Economics and Policy; Pengurus Persatuan Auditor Internal Rumah Sakit Indonesia; Pengawas Internal BLUD-RSD (dok. victorynews.id)

PANDEMI Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 membawa tantangan yang luar biasa bagi perekonomian bangsa Indonesia. Keuangan negara menjadi satu-satunya penopang dalam mendukung perekonomian nasional di era pandemi.

Penerimaan negara mengalami penurunan di satu sisi, namun belanja negara di sisi lainnya dituntut untuk mampu membiayai segala pengeluaran negara dalam rangka menangani krisis kesehatan. Sehingga terjadilah refocusing anggaran di tahun 2020 sebagai salah satu langkah antisipatif melalui kebijakan pemerintah.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu wadah pemerintah yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Rumah Sakit Daerah (RSD) sebagai salah satu entitas BLUD memiliki fleksibilitas pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Baca Juga: BPPOM Bandung Musnahkan 3.826 Produk Kosmetik Ilegal di Jawa Barat

Fleksibilitas ini merupakan keleluasaan terkait pola pengelolaan keuangan dalam menerapkan prinsip ekonomi, produktivitas dan praktik bisnis yang sehat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa rumah sakit tanpa berorientasi pada profit.

BLUD-RSD dengan penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan fleksibilitas pengelolaan keuangan berkewajiban mendukung upaya pemerintah menangani krisis kesehatan yang terjadi. Layanan BLUD-RSD diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang mendukung stabilitas ekonomi dan fiskal.

Sehingga krisis Covid-19 bukan merupakan penghalang dalam terus menjaga kualitas dan stabilitas layanan publik daerah. Ditegaskan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Koordinasi Nasional BLU Tahun 2019 bahwa “Badan Layanan Umum memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang di sejumlah area, meliputi inovasi di bidang teknologi, optimalisasi aset, dan peningkatan kualitas layanan”. Demikian pula BLUD yang sehat memiliki potensi tersebut di tingkat daerah.

Baca Juga: Tax Amnesti PKB Diluncurkan, Pemprov NTT Targetkan Pendapatan Sebesar Rp1,9 Triliun

Dalam memastikan kinerja BLUD-RSD, diperlukan suatu evaluasi dan penilaian secara berkala berdasarkan peraturan pemerintah tentang BLUD bidang kesehatan. Tujuannya menilai kinerja BLUD-RSD secara komprehensif, termasuk rasio kemandirian.

Halaman:

Editor: Paschal Seran

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kedaulatan Pangan di Tangan Petani

Jumat, 9 September 2022 | 09:42 WIB

Panggilan Menularkan Literasi

Jumat, 9 September 2022 | 09:38 WIB

Bahaya Digitalisasi Chanel TV Indonesia

Senin, 5 September 2022 | 14:41 WIB

Membangun Kembali Fondasi Sepak Bola NTT

Senin, 22 Agustus 2022 | 09:45 WIB

Tantangan Penjabat Wali Kota Kupang

Senin, 22 Agustus 2022 | 06:00 WIB

Jadi Kita (Indonesia) Belum Merdeka?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 06:15 WIB

Pancasila Menjadi Arah Kebijakan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 05:15 WIB

Perang Atensi Terhadap Reels

Senin, 1 Agustus 2022 | 14:29 WIB

Cegah Stunting Itu Penting

Rabu, 20 Juli 2022 | 07:40 WIB

Titipan Bekal Buat Para Pemimpin

Senin, 4 Juli 2022 | 14:13 WIB
X