Para Kepala Sekolah Bantah ‘Wajibkan’ Siswa Bawa Laptop

berbagi di:
filmon-lulupoy

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Filmon Lulupoy

 

 

Keluhan para orangtua siswa SMP dan SMA/SMK Negeri di Kota Kupang bahwa pihak sekolah “mewajibkan” anak-anak mereka membawa laptop ke sekolah, mendapat tanggapan dari pihak sekolah.

Para kepala sekolah ramai-ramai membantah mewajibkan siswa memiliki laptop. Mereka mengaku hanya mengimbau dan tidak memaksa orangtua.

“Kita mengimbau orangtua dan tidak memaksa. Kalau orang tua punya dana, silakan beli laptop. Kalau tidak bisa sama sekali, nanti sekolah pikirkan. Tapi, paling tidak dia (siswa) ujian nanti harus gunakan laptop,” ungkap Kepala SMAN 5 Kupang Veronika Wewo yang ditemui di sekolahnya.

Ia mengaku sudah menggelar rapat bersama orangtua siswa saat penerimaan rapor 31 Mei lalu untuk membicarakan masalah tersebut. Imbauan memiliki laptop itu, kata dia, sebagai persiapan untuk kelas XI yang akan naik kelas XII karena dalam UNBK wajib menggunakan komputer (laptop).

“Orangtua menyambut baik kebijakan ini. Responnya bagus. Banyak yang mendukung. Tidak ada yang protes karena mereka tahu kali lalu juga kami kesulitan laptop karena persiapnanya itu terlambat diinformasikan kepada orangtua. Dan tahun ajaran baru ini sebaiknya disampaikan kepada orangtua,” ujar Veronika yang dilantik memimpin sekolah itu pada 7 Mei lalu.

Disinggung tentang orangtua yang memiliki anak lebih dari satu yang berada di SMP dan SMA dimana kebijakan tersebut memberatkan, dia mengatakan bahwa UNBK untuk SMP dan SMA tidak dilaksanakan bersamaan waktu sehingga satu unit laptop bisa dipakai bersama.

“Intinya kalau orang tua punya dana silakan beli laptop. Kalau tidak bisa sama sekali nanti sekolah pikirkan. Tapi, paling tidak dia ujian harus gunakan laptop,” tegasnya.

Mengenai ketersediaan sarana komputerdia mengaku sekolahnya masih memiliki keterbatasan. Hanya ada 10 unit laptop dalam kondisi baik, sedangkan jumah siswa saat ini 1.300 orang, belum ditambah siswa baru pada penerimaan tahun ini.

Pihaknya akan terus berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk pengadaan komputer dan membangun ruang multimedia (laboratorium) dalam menutupi kekurangan yang ada.

“Ini kan sekolah negeri, harus ada koordinasi dengan Dinas. Di sekolah yang tidak bisa dipenuhi komite pasti kami sampaikan ke Dinas karena kebijakan pengadaan sarana komputer itu kebijakan Dinas,” sebutnya.

 
Berbasis Multimedia
Kepala SMPN 3 Kupang, Mashud Bethan kepada VN di ruang kerjanya, kemarin, juga membantah pihak sekolah memaksa siswa membawa laptop ke sekolah.

“Itu tidak benar. Kami tidak memaksa. Kalau mereka mau bawa boleh saja. Tapi selama ini belum karena soal keamanan. Kalau hilang, bagaimana? Tapi kalau guru, ya wajib (bawa laptop),” ucap Mashud.

Ia mengatakan sekolahnya memiliki program pembelajaran berbasis multimedia sehingga guru yang belum menguasai multimedia harus memiliki laptop untuk diberikan pelatihan. Jika para guru telah menguasai IT (Informasi Teknologi) maka semua guru bisa mengoperasikan multimedia pada mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam (IPA).

“Oh tidak, informasi itu mungkin mereka salahartikan persiapan ujian, sehingga semester pertama tahun ajaran 2019/2020 itu kami rencanakan ujian berbasis android untuk kelas IX karena semester berikut harus UNBK,” jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya memiliki 80 unit komputer sehingga kekurangan ditanggulangi bersama orangtua siswa seperti pada UNBK April 2019 lalu. Meskipun begitu, secara pribadi ia mendukung jika para siswa membawa laptop ke sekolah agar bisa memperlancar proses pembelajaran di era digitalisasi saat ini.

 

Beri Sanksi
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Filmon Lulupoy yang dikonfirmasi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk memaksa orangtua membeli laptop untuk siswa.

“Tidak begitu, tidak ada arahan atau aturan dari dinas. Kalau siswa itu mungkin kalau diharapkan untuk bisa, kalau guru saya bilang harus punya laptop,” ujar Filmon.

Filmon mengatakan, guru sertifikasi wajib memiliki laptop karena merupakan bagian dari peningkatan kompetensi guru.
Memang menurutnya membawa laptop juga baik karena ada sekolah yang menyediakan jaringan wifi sehingga pembelajaran bisa lebih baik.

Disinggung mengenai sanksi tegas yang diberikan dinas jika ada sekolah yang memberlakukan hal tersebut, dia berjanji akan memberikan surat peringatan dan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) nanti akan diberitahukan untuk tidak mengharuskan siswa membawa laptop ke sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Aloysius Min juga mengatakan bahwa membawa laptop ke sekolah itu penting untuk mendukung pembelajaran aktif. Namun, jika hal itu dipaksakan, maka akan membebani orangtua.

“Tapi Kalau sekolah mendorong bawa laptop penting dan orangtua sukarela untuk kasih anaknya, ini positif. Tetapi, kalau dipaksakan dan membebani, itu masalah,” ucapnya.

Dia mengakui di era digital saat ini sesuai revolusi industri 4.0, maka sistem pembelajaran pun berbasis IT, termasuk UNBK. Karena itu, pemerintah secara bertahap akan memenuhi kebutuhan komputer untuk semua sekolah dalam pembelajaran dan juga untuk UNBK. (mg-18/R-2)