Pariwisata Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

berbagi di:
img-20210227-wa0020

 

 

 

Yosi Kameo

Pembangunan Pariwisata di NTT perlu mempertimbankan kelestarian alam dan kesejahteraan manusia. Demikian isu utama dalam webinar ‘Hybrid Event: Pariwisata berkelanjutan,’ yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Pariwisata Manggarai Bali (HMP-MB) tahun ajaran 2020/2021 dan Forum Komunikasi Pariwisata Ekonomi Kreatif (Forkom Parekraf) Flobamora Bali, Sabtu (27/2).

“Dulu kita punya nenek moyang gampang sekali ketemu cendana. Kita sekarang mau cari cendana susah. Jeruk Soe juga misalnya, sudah jarang ketemu,” kata Direktur Eksekutif WALHI NTT Umbu Wulang, salah satu pembicara dalam webinar Hybrid Event: Pariwisata Berkelanjutan.

Menurutnya, kelestarian dari kekayaaan lokal, baik budaya maupun pangan, menentukan kemajuan pembangunan pariwisata di NTT.

Kebanyakan wisatawan, tambahnya, selalu ingin menikmati sesuatu yang khas dari daerah wisata yang mereka kunjungi. “Kalau mereka (wisatawan) datang, yang mereka ingin lihat, makan, itu yang khas dari masyarakat lokal di sebuah destinasi wisata, bukan yang impor,” ujarnya.

Pembicara lain yang juga hadir dalam webinar yang dimoderatori Ketua HMP-MB Inosensius D. Baeng diantaranya Direktur Utama Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOPLBF) Shana Fatima, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Agustinus Rinus, Chairman Forkom Parekraf  Flobamora Bali Martinus Pake Seko, dan Dosen ITB STIKOM Bali Frits Elisa Yance.

Menurut Chairman Forkom Parekraf Bali Martinus Pake Seko, menjaga kelestarian dari kekayaan lokal untuk kemajuan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan, tambahnya, erat kaitannya dengan ekonomi, sehingga ekonomi kreatif selalu berhubungan dengan pariwisata berkelanjutan.

Dia mengungkapkan, subsektor ekonomi kreatif  bisa ditemukann pada masyarakat desa. “Ekonomi kreatif bukan hanya ekonomi orang kota, tapi dikhusukan untuk di desa, seperti tenun ikat, makanan tradisional. Contohnya musik tradisional, ini masuk industri musik, salah satu subsektor ekonomi kreatif,” ujarnya.

Untuk menemukan potensi tersebut, jelas Dosen ITB STIKOM Bali Frits Elisa Yance, harus lewat partisipasi masyarakat lokal di sebuah destinasi wisata.

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat demi kelestarian kekayaan lokal. “Kalau ada masyarakat yang tidak mau lepas tanahnya untuk kepentingan pariwisata, maka pemerintah harus ambil jalan terbaik, bukan lewat paksaan,” jelas Yance.

Ia juga mengutarakan, partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata bisa memunculkan perasaan memiliki sehingga sebuah destinasi akan dijaga bersama. Hasilnya, tentu saja memunculkan kesejahteraan bersama di bidang ekonomi.

Kesejahteraan secara ekonomi menjadi tujuan penting dalam salah satu teori pariwisata yang populer dengan sebutan pentahelix.

Model pentahelix, ungkap Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Agustinus Rinus, menggunakan pendekatan kerjasama. Semua pihak terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Kerjasama tersebut, jelas Rinus, melibatkan akademisi, pebisnis, pemerintah, media dan komunitas.

Pariwisata berkelanjutan, tambah Rinus, tidak boleh melupakan pentingnya komunitas, yakni masyarakat lokal itu sendiri.

Senada dengan itu, Direktur  BOPLBF Shana Fatima, membenarkan penggunaan pentahelix demi kesejateraan masyarakat lokal. “Masyarakt perlu terlibat, seperti memberi pelatihan untuk mereka. Dan harus didukung pemerintah,” ujarnya.

Dia menambahkan pentingnya promosi yang baik di bidang pariwisata. “Kita juga terus melakukan promosi. Supaya kalau bicara Labuan Bajo misalnya, bukan hanya tentang Komodo, karena ada banyak jenis wisata di sans,” tambahnya. (bev/ol)