Miris! Ternyata 614 Kapal Phinisi di Labuan Bajo tidak Bayar Pajak dan Retribusi

- Rabu, 12 Oktober 2022 | 18:52 WIB
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan sejumlah menteri dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sebuah kapal phinisi saat mengunjungi Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, beberapa waktu lalu. (Dok.Humas)
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan sejumlah menteri dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sebuah kapal phinisi saat mengunjungi Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, beberapa waktu lalu. (Dok.Humas)

KUPANG, VICTORYNEWS-Suatu kenyataan yang miris dan sangat disayangkan ketika Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) NTT, Zeth Sony Libing mengungkapkan bahwa ada 614 kapal Phinisi di Labuan Bajo yang beroperasi secara gratis tanpa membayar pajak dan retribusi.

Padahal pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super Premium salah satunya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi pengunjung termasuk Kapal Phinisi. Sungguh miris ketika 614 kapal Phinisi di Labuan Bajo justru tidak membayar pajak dan retribusi.

"Ada 614 kapal Phinisi di Labuan Bajo yang beraktivitas gratis tanpa bayar pajak dan retribusi, " kata Kadis Parekraf NTT, Zeth Sony Libing dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholders dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, Rabu (12/10/2022) di Kupang.

Baca Juga: Polres Alor Ungkap Pemilik Sepeda Motor Bukan Pelaku Pemerkosaan di GOR Batunirwala, Kalabahi

Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTT juga tidak bisa mengambil sikap untuk memungut pajak dan retribusi dari 614 kapal phinisi tersebut lantaran tidak ada dasar hukumnya.

Pemerintah Provinsi NTT sedang melakukan kajian untuk membuat regulasi yang mengatur aktivitas kapal phinisi di Labuan Bajo.

"Kami sedang mencari cara untuk membuat aturan agar menarik pajak dari mereka. Karena, mereka bebas bisnis. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi itu close list, kapal pesiar tidak terdaftar di dalam sehingga kami tidak punggut, " ungkapnya.

"Kalau kami pungut maka polisi bisa tangkap karena tidak memiliki dasar hukum, " pungkasnya.***




Editor: Yance Jengamal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X